SPI: "Rencana Impor Beras 2023 Ancam Petani dan Kedaulatan Pangan"

Bisnisbandung.com - Pemerintah berencana melaksanakan impor beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan surat Badan Pangan Nasional perihal penugasan terhadap Bulog untuk melaksanakan pengadaan CBP dari luar negeri.

Pada tahap ini 500.000 ton, namun secara keseluruhan pemerintah berencana melaksanakan impor 2 juta ton beras sampai akhir Desember tahun 2023.

Menanggapi rencana impor beras tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, impor beras tersebut merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.

Baca Juga: Bisnis Pakaian Bekas Impor Ilegal (Thrifting) di Platform Digital ?! Perhatikan Ancaman Ini Dengan Seksama!

Dikatakan Henry Saragih, ini terjadi karena rentetan Bulog yang tidak menguasai cadangan pangan pemerintah (CBP) sejak tahun lalu dan masalah ini berlanjut hingga tahun ini.

Sehingga dampaknya Bulog tidak bisa menjadi satu kekuatan yang bisa mengintervensi pasar.

Karenanya menurut SPI, pemerintah sebelum memutuskan untuk melakukan impor beras, seharusnya terlebih dahulu memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebagai cadangan pangan pemerintah (CBP).

Baca Juga: Viral! Ini Dia Gaji AKP Agnis Juwita Manurung Kasat Lantas Polres Malang yang Diduga Pamer Gaya Hidup Mewah

Baik itu dalam menyerap gabah yang berasal dari petani ataupun sejumlah prosedural lainnya, sehingga Bulog bisa menyerap gabah dari petani dan mendistribusikannya. Sehingga berfungsi sebagai cadangan pangan pemerintah.

Demikian halnya dengan jumlah berapa banyak cadangan pangan pemerintah, ini seharusnya dibuat aturannya. Apakah totalnya 10% dari kebutuhan beras nasional, atau berapa persen?

Menurut SPI, ini semua akibat keteledoran pemerintah yang mengurus pangan dan Bulog sejak tahun 2022 yang tidak melakukan tugasnya.

Baca Juga: Kembali Dibuka. Mau Ngabuburit di Taman Alun-alun Kota Bandung?? Ini Larangannya

‘SPI menyesalkan upaya pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun terus berulang’.

‘Pertama terkait CBP pemerintah, semestinya ini bisa diantisipasi sejak jauh hari. SPI melihat ini berkaitan dengan lambatnya pemerintah merevisi harga HPP di tingkat petani, sehingga penyerapan beras tidak optimal"