SPI: "Rencana Impor Beras 2023 Ancam Petani dan Kedaulatan Pangan"

"Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan sejak jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog’

Dan karenanya, SPI hingga saat ini tetap mengusulkan agar nilai HPP tetap di harga Rp 5.600/Kg, pasalnya biaya produksi sudah Rp 5.050/Kg.

Baca Juga: Rawan Gesekan, Kepolisian Himbau Warga Tidak Laksanakan Sahur On The Road!

SPI pun menilai angka HET terlampau tinggi, hendaknya diturunkan agar harga beras tidak seperti saat ini, terlampau mahal di tingkat konsumen dan menjadi peluang bagi sejumlah korporasi pangan besar menjadi spekulan di negeri kita ini.

SPI juga melihat kebijakan impor pangan ini tidak di momen yang tepat, karena saat ini di sejumlah daerah di Indonesia tengah panen raya.

‘Meskipun impor beras ditujukan sebagai CBP dan untuk program bantuan sosial, namun pengumumaN dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani"

Baca Juga: Viral Sosok AKP Agnis Juwita Manurung Disorot Kerap Pamer Harta Kapolres Malang Angkat Bicara Ternyata...

"Pemerintah semestinya belajar dari peristiwa surat edaran Badan Pangan Nasional yang lalu, yang langsung beriefek pada turunnya harga gabah di tingkat petani"

Kemudian SPI pun beranggapan bahwa dasar mengenai diambilnya kebijakan impor beras tersebut belum dirasa tepat.

‘Pertanyaannya apakah produksi dalam negeri yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, atau memang masalahnya pada ketersediaan anggaran sampai mekanisme penyerapan gabah/beras di tingkat petani?"

"Jika memang terjadi penurunan produksi, akibat peristiwa bencana banjir ataupun hama dan sebagainya, ini harus transparan. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara prognosis pemerintah (dalam hal ini BPS) dengan fakta di lapangan.'

Baca Juga: Viral! Seorang Wanita Di Makassar Membeli Tas Mewah Dari Emas Seharga Rp 554 Juta Dipenuhi Hujatan Netizen

Menurut Henry Saragih, pemerintah masih belum maksimal dalam mengeluarkan kebijakan perberasan yang berpihak pada nasib petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.

‘Mulai dari sisi produksi, sebagaimana kita lihat pemerintah belum maksimal menjalankan reforma agraria yakni meredistribusikan tanah ke petani Indonesia yang mayoritas gurem"

"Pemerintah pun belum berhasil menstabilkan harga pupuk maupun sarana produksi lainnya"