Luhut Kasih Clue Ke Anak Gusdur Sosok Dibalik Izin Tambang NU, Diduga Jadi Alat Legitimasi

bisnisbandung.com Polemik konsesi tambang memunculkan kegelisahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) karena diduga sebagai penyebab perpecahan di tubuh organisasi keagamaan tersebut.

Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid, menyampaikan bahwa situasi yang terjadi saat ini dinilai jauh dari semangat awal para pendiri NU, yang membangun organisasi berdasarkan keikhlasan dan persatuan, bukan kepentingan duniawi.

Yenny menegaskan bahwa kekuatan terbesar NU terletak pada nilai-nilai tak kasat mata seperti ketulusan para ulama dan jamaahnya dalam berdakwah serta mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

Nilai ini dianggap sebagai fondasi yang membuat NU bertahan sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.

Namun. Yenny menyebutkan bahwa tambang kini justru menjadi potensi ancaman perpecahan di kalangan elite NU. Kondisi ini dinilai perlu menjadi renungan bersama agar NU tidak terpecah hanya karena urusan materi.

Baca Juga: Hari Bela Negara: BUMN Hadir untuk Negeri Lewat Aksi Kemanusiaan di Sumatera

Di tengah kegelisahannya atas dinamika di PBNU, Yenny mengungkap bahwa ia sempat berbincang dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam perbincangannya Luhut menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak mendukung pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.

Ia juga menyampaikan nasihat bahwa bisnis tambang membutuhkan kecakapan tinggi, dan jika dikelola oleh pihak yang tidak tepat, risiko konflik bisa semakin besar.

Dalam penjelasannya, Yenny mengatakan bahwa Luhut mengisyaratkan adanya seorang menteri yang sangat mendorong pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” terangnya dilansir dari YouTube official iNews.

Baca Juga: Opinion Leader Dinilai Kian Jinak, Guru Gembul Soroti Minimnya Kritik Rocky Gerung di Era Prabowo

“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan yang mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Lah, ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhallil saja, alat legitimasi saja,” imbuhnya.

Yenny mengingatkan agar NU tidak terjebak dalam manuver politik yang dapat merugikan organisasi. Ia menyerukan agar NU tidak dijadikan alat untuk kepentingan jangka pendek, karena peran NU dinilai jauh lebih besar bagi Indonesia maupun dunia.