NU di Persimpangan, Krisis Kepemimpinan Yahya Staquf dan Tarik-Menarik Faksi PBNU

bisnisbandung.com - Polemik internal mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menolak desakan untuk mundur dari jabatannya.

Sikap tersebut ia sampaikan setelah mengumpulkan para Ketua PWNU dari seluruh Indonesia. Situasi ini berkembang menjadi sorotan publik karena memperlihatkan ketegangan antara jajaran tanfidz dengan Syuriah.

Di tengah kegaduhan tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyerukan ketenangan dan meminta warga Nahdliyin menyerahkan penyelesaian persoalan kepada Syuriah.

Baca Juga: Kementerian UMKM Tegaskan Larangan Impor Bekas, Pastikan Pedagang Tetap Berdaya

Namun penjelasan Yahya Staquf mengenai hubungannya dengan Saifullah Yusuf yang disebutnya jarang bertemu, memunculkan dugaan adanya jarak komunikasi di antara dua figur penting PBNU tersebut.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kegaduhan ini sebagai pola berulang dalam dinamika besar NU.

“Jadi kita mulai menduga bahwa rentetan masalah ini berakumulasi sekarang di dalam persaingan antar tokoh. Mungkin hanya itu yang bisa kita duga,” ujarnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.

“Tetapi mendengar bahwa kasus ini kemudian menimbulkan kegoncangan politik atau potensi goncangan politik, pasti terjadi itu,” imbuhnya.

Baca Juga: Coba Deh Aneka Olahraga Yang Sedang Tren Berikut, Bonus Sehat Pastinya

Menurutnya, NU selalu hidup dalam ketegangan antara nilai-nilai kultural dan tuntutan politik. Selama bertahun-tahun, organisasi ini disebut berada dalam dilema antara mempertahankan identitas kebudayaan atau mengikuti arus kepentingan politik nasional.

Rocky memandang gejolak di PBNU saat ini sebagai bagian dari persaingan internal yang sudah lama tercium, terlihat dari sinyal-sinyal komunikasi terselubung antara Yahya Staquf dan Saifullah Yusuf.

Ia menyebut bahwa sejak awal berdiri, NU memang terus bergulat dengan dua orientasi besar: memperjuangkan nilai atau membuka ruang lebih luas pada politik praktis.

Dalam pandangannya, berbagai ketegangan yang muncul belakangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan akibat akumulasi isu yang selama ini belum terselesaikan.

Baca Juga: Info Detail Dari Solo, Inilah Alasan Mengapa Posisi Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Sah Secara Hukum