Sikap Israel Tak Sesuai Kesepakatan, Truk Bantuan Ke Gaza Dipangkas

bisnisbandung.com - Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijo, menyoroti ketidaksesuaian sikap Israel dalam pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua dengan Hamas.

Menurutnya, situasi di lapangan menunjukkan banyak hal yang menyimpang dari kesepakatan awal, mulai dari aspek militer hingga kemanusiaan.

Agung menilai pelucutan senjata Hamas menjadi isu krusial karena kelompok tersebut tidak bersedia melakukannya kecuali dalam konteks negara Palestina yang berdaulat.

Baca Juga: Geram dengan Progres Danantara, Bhima Yudistira: Terlalu Terburu-Buru Di Awal

Hal ini memperlihatkan betapa rumitnya proses menuju stabilitas, sebab syarat pelucutan senjata menjadi salah satu poin utama dalam kesepakatan gencatan senjata tahap kedua.

“Dalam realitasnya, gencatan senjata yang kemudian sudah disepakati di hari Jumat pekan lalu, ternyata Israel masih tetap melakukan serangan,” jelasnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Selain itu, Agung juga menyoroti masalah pembatasan bantuan kemanusiaan. Dalam kesepakatan, 600 truk bantuan seharusnya masuk setiap hari ke Gaza.

Baca Juga: Purbaya Senggol Danantara, Celios Nilai Kritik Menkeu Tepat Sasaran

Namun, Israel hanya mengizinkan sekitar 300 truk per hari. Bagi Agung, kondisi ini bukan hanya pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah konflik.

“Dalam kesepakatan itu, ada di angka 600 truk per hari, tapi dari hari Selasa sampai hari ini turun hanya setengahnya yang diizinkan oleh Israel untuk bisa masuk, yaitu 300 truk per hari,” terangnya.

Ia menilai serangan yang masih dilakukan Israel terhadap wilayah Khan Yunis menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menghormati gencatan senjata.

Hal ini memperkuat anggapan bahwa proses perdamaian masih jauh dari harapan meski kesepakatan sudah dibuat.

Baca Juga: Agus Pambagio Blak-Blakan Hati-Hati dengan China, Tambah Utang Demi Whoosh Bahayakan Natuna

Agung juga memandang peran mediator internasional, termasuk Amerika Serikat, menjadi sangat penting dalam memastikan kesepakatan dijalankan dengan konsisten.