Purbaya Senggol Danantara, Celios Nilai Kritik Menkeu Tepat Sasaran

photo author
- Jumat, 17 Oktober 2025 | 16:30 WIB
Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu RI (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu RI (Tangkap layar youtube Kompas TV)

bisnisbandung.com - Danantara menuai sorotan tajam, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana dividen BUMN yang mencapai Rp80-90 triliun.

Dana jumbo tersebut dinilai terlalu banyak ditempatkan pada instrumen surat utang negara dan deposito perbankan, alih-alih diarahkan pada proyek strategis yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir karena enggak sempat buat proyek,” gamblang Purbaya, dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Terlilit Utang, DPR Optimistis Solusi Bisa Ditemukan

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai langkah Menteri Keuangan menyoroti strategi investasi Danantara merupakan tindakan yang tepat.

“Jadi Pak Purbaya ini bagus, artinya dia melihat gara-gara dividen BUMN dioper ke Danantara, enggak masuk ke PNBP,” ujar Bhima.

Menurutnya, pengalihan dividen BUMN ke Danantara sejauh ini belum memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, bahkan justru berimplikasi pada turunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga sekitar 20 persen pada akhir September.

Baca Juga: Agus Pambagio Blak-Blakan Hati-Hati dengan China, Tambah Utang Demi Whoosh Bahayakan Natuna

Bhima menjelaskan, sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara seharusnya mulai menyalurkan dana dividen ke berbagai proyek strategis yang ditawarkan sejumlah kementerian, khususnya sektor energi.

Namun hingga saat ini, realisasi investasi tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan.

Padahal, Danantara memiliki mandat untuk memperkuat konsolidasi aset BUMN dan mendorong proyek berimbal hasil tinggi.

Ia menambahkan, kebijakan penempatan dana secara pasif melalui deposito dan surat utang negara dapat menghambat pencapaian target fiskal pemerintah.

Dalam jangka panjang, strategi tersebut juga berpotensi melemahkan kontribusi dividen BUMN terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Pengamat Ekonomi Usulkan Jepang Kembali Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X