SPI: Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria: Inkonstitusional dan Menyesatkan

- Rabu, 9 November 2022 | 10:00 WIB
pelaksanaan reforma agraria mengalami hambatan dengan kehadiran omnibus law UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya (pixabay)
pelaksanaan reforma agraria mengalami hambatan dengan kehadiran omnibus law UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya (pixabay)


Bisnisbandung.com - Presiden Jokowi di periode 2014-2019, menempatkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi kembali melanjutkan reforma agraria sebagai prioritas.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, SPI mengapresiasi komitmen pemerintah saat ini dengan menjadikan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi-misi dan prioritas pemerintah. Hanya saja, dalam pelaksanaannya kedua hal tersebut justru mengalami penyelewengan dari tujuan awal.

“Terkait Reforma Agraria, pada periode kedua pemerintahan Jokowi terjadi upaya menyelewengkan substansi reforma agraria sejati (yang sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 – UUPA 1960)".

Baca Juga: SPI Geruduk Kantor Kementan RI Unjuk Rasa Tolak Benih GMO

"Berbagai deregulasi dan pelemahan-pelemahan substansi reforma agraria terjadi secara sistematis, dari pihak-pihak yang kontra terhadap reforma agraria sejati,” katanya

Henry menyampaikan, langkah-langkah sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria telah diambil pemerintah, dengan mengesahkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

“Hanya saja, Perpres reforma agraria yang disahkan bertepatan dengan Hari Tani Nasional tanggal 24 September 2018 tersebut secara batang tubuh berbeda cukup nyata dengan rancangan yang dibahas SPI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI tahun 2016-2017 lalu. Oleh karenanya, tak mengherankan apabila pelaksanaan peraturan ini lambat dan belum sesuai dengan harapan,” keluhnya.

Baca Juga: SPI Tolak Kedelai GMO, Kembangkan Benih Lokal

Henry melanjutkan, mirisnya pelaksanaan reforma agraria mengalami hambatan dengan kehadiran omnibus law UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Halaman:

Editor: Ahmad Farizal

Sumber: pers rilis SPI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X