Pungutan Liar, "Titipan" Calon Peserta Didik, Menjadi Temuan Berulang Ombudsman Dalam PPDB.

- Jumat, 4 November 2022 | 14:45 WIB
Ombudsman Sarankan Layanan PPDB Digital Harus Transparan, Akuntabel, Terintegrasi serta Penyaluran Siswa Miskin Seratus Persen (dok Ombudsman Jabar)
Ombudsman Sarankan Layanan PPDB Digital Harus Transparan, Akuntabel, Terintegrasi serta Penyaluran Siswa Miskin Seratus Persen (dok Ombudsman Jabar)


Bisnisbandung.com - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pelaksanaan awal Tahun Ajaran 2022/2023 kepada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Teten Ali Mulku Engkun selaku Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan laporan tersebut diserahkan langsung oleh Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima dan dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Biro Organisasi Sekeratriat Daerah Provnsi Jawa Barat, serta Evi S. Saleha selaku Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa fokus pengawasan PPDB dan pelaksanaan awal Tahun Ajaran 2022/2023 adalah permasalahan PPDB yang berulang, Pengelolaan Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), hingga Pemungutan Sumbangan Pendidikan oleh Komite Pendidikan.

Baca Juga: Ombudsman: Penilaian Penyelanggaran Publik, Bukan Sekedar Kompetisi Mendapatkan Penghargaan

Adapun saran yang diberikan mencakup saran perbaikan tata kelola dan prosedur serta saran perbaikan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan pengawasan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, temuan beberapa masalah penyelenggaraan PPDB pada tahun sebelumnya masih berulang, seperti transparansi pengumuman PPDB, penyalahgunaan dokumen kependudukan, ‘titipan’ calon peserta didik, pungutan liar pada tahap daftar ulang, gap yang besar antara kuota penerimaan siswa yang diumumkan dengan kuota yang riil terisi, serta mekanisme penggalangan sumbangan dari orangtua peserta didik.

Dan Satriana mendorong pengembangan sistem informasi pendidikan yang lebih transparan, “Pelayanan Pendidikan berbasis digital yang transparan dapat mengatasi masalah-masalah yang bersifat politis, yang sering menjadi kendala bagi Penyelenggara untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada”.

Baca Juga: Ombudsman Jawa Barat: PPDB, Utamakan Transparansi

Pada pengelolaan Peserta Didik KETM, didapatkan beberapa temuan yaitu belum jelasnya mekanisme pemberian bantuan terhadap pendaftar KETM baik yang diterima pada jalur Afirmasi-KETM maupun jalur Zonasi serta masih ditemukannya calon peserta didik baru KETM yang belum disalurkan sampai tahap pendaftaran ulang.

Halaman:

Editor: Ahmad Farizal

Sumber: Pers Rilis Ombudsman Jabar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X