Ombudsman, "Di Jawa Barat, Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sangat Rendah"

Baca Juga: Selenggarakan PTM 100 Persen Ditengah Lonjakan Kasus Covid 19, Ombudsman Jawa Barat Memberikan Saran Kepada Pimpinan Daerah Se Jawa Barat 

Selain itu pula, pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi yang disediakan penyelenggara merupakan bentuk adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga penanganan pengaduan secara cepat, responsif dan memberikan kepastian atas penyelesaian merupakan prinsip yang harus dipegang oleh pengelola pengaduan.

Ika Mardiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kendala yang umumnya dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengelolaan SP4N-LAPOR!, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai SP4N-LAPOR!, kurangnya pemahaman pejabat pada suatu OPD mengenai urgensitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, proses mutasi-rotasi admin pengelola SP4N-LAPOR!, serta belum termanfaatkannya data pengaduan dari SP4N-LAPOR! untuk perbaikan kebijakan.

Kendala tersebut memerlukan sinergi perbaikan baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Hanya 5 kabupaten/kota Di Jawa Barat Yang Masuk Zona Kepatuhan Hijau Dari Ombudsman RI

Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB menyampaikan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Simpul (Hub) memiliki peran penting dalam penguatan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Yakni, dengan mempercepat proses penyelesaian pengaduan melalui koordinasi dan kolaborasi antar instansi, meningkatkan efisiensi sumber daya dalam berbagai pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan melalui supervisi yang jelas dan terukur, serta melaksanakan program bersama bagi instansi pemerintah yang berada dalam sebuah Simpul (Hub) Kordinasi SP4N-LAPOR!.***