"Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya. Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak"
"Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry.
Baca Juga: SPI: Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria: Inkonstitusional dan Menyesatkan
Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog."
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," keluhnya.
"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.***
Artikel Terkait
Tanam Kopi, Konservasi Lingkungan Sekaligus Dukung Ketahanan Pangan
Krisis Pangan Global Membuktikan Konsep Ketahanan Pangan Gagal Menjawab Persoalan Pangan
Akibat Krisis Pangan, Angka Kelaparan Didunia Mencapai Ratusan Juta Orang
Pembenahan Sektor Pertanian Indonesia Mendesak, Realisasikan Kedaulatan Pangan
Sorgum, Si Gluten Free yang Dukung Ketahanan Pangan