Akibat Krisis Pangan, Angka Kelaparan Didunia Mencapai Ratusan Juta Orang

Bisnisbandung.com - Setiap tahun pada tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS). Tahun ini, peringatan HPS dibayang-bayangi oleh ancaman krisis pangan.

Kekhawatiran krisis pangan bersumber dari catatan badan pangan dunia (FAO) terkait kenaikan harga pangan global.

Pada Maret 2022 lalu, indeks pangan FAO (FFPI) mencatat kenaikan tertinggi sepanjang sejarah yakni di angka 159,7.

Baca Juga: Krisis Pangan Global Membuktikan Konsep Ketahanan Pangan Gagal Menjawab Persoalan Pangan

Meskipun situasi berangsur-angsur menurun hingga bulan September. Namun secara umum indeks harga pangan Januari – Oktober tersebut, lebih tinggi dari indeks harga dua tahun sebelumnya (2020 dan 2021).

Angga Hermanda, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) menyampaikan, krisis pangan ini juga sejalan dengan laporan SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World) Tahun 2022 mencatat angka kelaparan penduduk dunia mencapai 828 juta orang di tahun 2021.

"Angka kelaparan tersebut meningkat 46 juta orang dibandingkan tahun 2020 (782 juta orang) dan meningkat 150 juta orang jika dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Baca Juga: Krisis Pangan Global Membuktikan Konsep Ketahanan Pangan Gagal Menjawab Persoalan Pangan

Dengan data terakhir ini, PBB memprediksi jumlah angka kelaparan pada tahun 2030 mendatang lebih dari 670 juta orang dan angka ini jauh di atas target program zero hunger", ujar Angga.

Angga juga berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, ancaman krisis pangan ini semestinya bisa dilalui karena Indonesia salah satu negara agraris yang kuat.

"Namun faktanya hari ini Indonesia masih sangat ketergantungan pemenuhan pangan dari luar negeri (impor pangan) seperti komoditas beras, daging, biji gandung dan meslin, serealia maupun gula.

Baca Juga: Eropa Terancam Mengalami Krisis Hutang Akibat Inflasi

"Upaya pemerintah menjawab ancaman krisis pangan bisa diatasi apabila dilakukan dengan kebijakan yang tepat yakni menjalankan kedaulatan Pangan, bukan Ketahanan pangan!" lanjutnya.

Sementara Anas Sodikin, Koordinator Presidium Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani) menjelaskan poin penting yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagai jawaban guremisasi petani atau peningkatan jumlah petani yang memiliki, menguasai dan dapat mengakses tanah pertanian dengan luasan dibawah 0,5 hektar.