Inefektivitas Subsidi BBM Disebabkan Ranah Politik Lebih Kuat, Dibandingkan Ketujuan Kebijakan

Bisnisbandung.com - Pengamat Perdagangan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti menerangkan, subsidi energi (terutama BBM) sangat besar, diproyeksikan hingga akhir tahun subsidi dan kompensasi capai Rp 502 triliun.

Permasalahan inefektivitas subsidi BBM ini disebabkan ranah politik yang lebih kuat dibandingkan ketujuan kebijakan.

"Coba kita jujur kepada diri sendiri, apakah masyarakat miskin memang terbantu, subsidi energi ini yang merasakan adalah orang yang memiliki kendaraan bermotor, dimana menurut kategori BPS orang golongan ini termasuk tidak miskin".

Baca Juga: TNI Angkatan Laut Amankan Dua Kapal Pengangkut BBM Ilegal di Sungai Kahayan

"Sedangkan kita ketahui, bahwa orang miskin menggunakan kendaraan transportasi publik untuk kepasar tetapi tidak memiliki motor dengan pendapatan perhari dibawah Rp 25.000, dan subsidi energi pada saat ini cenderung bersifat inflation reduction act gaya Indonesia", tegas Yayan Satyakti.

Menurut Akademisi Unpad itu, jebolnya kuota Pertalite saat ini karena pemerintah maupun Pertamina tidak memiliki skema yang jitu untuk efektivitas BBM penugasan seperti Pertalite dan mengantisipasi "shifting consumption" dari Pertamax.

Secara konsep BBM subsidi dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan di pasar, people respons to incentive, barang yang murah selalu jadi pilihan.

Sehingga efektivitas strategi shifting jadi dominan, kuncinya kebijakan kuota Pertalite ini, harus diimbangi dengan supply restriction pada Pertalite, dan over supply pada Pertamax untuk mensubtitusi Pertalite dengan Pertamax.

Kunci efektivitas yaitu di efektivitas alokasi Pertalite bagi masyarakat tidak mampu.

Solusinya ada dua yaitu Pertamina mampu mengidentifikasi klaster masyarakat miskin dan/atau menggiring sektor transportasi publik untuk menerima benefit dan meningkatkan multiplier effect.

Pada strategi 1, Pertamina tidak memiliki informasi yang seharusnya bisa diperoleh di kementrian yang memiliki DTKS.

Baca Juga: Pertamina Menyatakan 50 ribu Kendaraan Telah Mendaftar Sebagai Pengguna BBM subsidi

Walaupun sifat subsidi ini tidak langsung setidaknya, Pertamina yang diserahi tugas mampu mendistribusikan secara spasial terhadap konsentrasi klaster DTKS, selain hal tersebut data awal ini juga bisa diperoleh dari Susenas BPS bulat Maret yang relarif lengkap.

Pola distribusi ini bisa di overlay dengan POM Bensin yang dimiliki oleh Pertamina secara spasial dengan Big Data.