Bisnisbandungcom - Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), di Medan, Sumatera Utara, Kamis (07/07).
Minyak makan merah sendiri merupakan inovasi minyak sawit yang berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional dalam membantu pencegahan stunting atau kekerdilan dari masyarakat.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, SPI mengapresiasi dukungan Presiden Jokowi untuk mengembangkan minyak makan merah.
"Tanah-tanah yang sudah direforma agraria, yang sudah petani tanami sawit dan berbuah, tentu mereka memerlukan pabrik kelapa sawit (PKS) sekaligus pabrik minyak makan agar sawitnya bisa diserap dengan harga yang layak"
"Di sinilah peran koperasi muncul untuk mengelola PKS dan pabrik minyak makan merah tersebut"
"Koperasi membeli sawit dengan harga layak, dan menjual produk turunannya berupa minyak goreng dengan harga terjangkau di tangan konsumen," paparnya.
"Hadirnya koperasi yang tentunya dikelola juga oleh petani ini tentu saja akan memutus ketergantungan pada korporasi transnasional yang selama ini "mengatur" harga sawit dunia, termasuk Indonesia," lanjutnya.
Henry mengatakan, berdasarkan riset terukur yang dikeluarkan oleh PPKS, produksi minyak makan merah dapat dikembangkan oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial.
"Pak Edwin Lubis, Dirut PPKS juga menerangkan, biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga kecil bahkan hampir tidak ada sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun di sentra atau di daerah-daerah pedesaan penghasil sawit," kata Henry.
Baca Juga: SPI Apresiasi Niatan Pemerintah Kelola Minyak Sawit Merah Berbasis Koperasi
"Belum lagi dari sisi kesehatan, keunggulan dari minyak makan merah tersebut terletak pada nilai gizi dan kandungan pro-vitamin A dan E yang lebih tinggi dari minyak goreng pada umumnya," sambungnya.
Henry menambahkan, saat ini adalah momen yang tak boleh dilewatkan oleh pemerintah untuk melakukan perombakan persawitan di Indonesia.
Baca Juga: SPI: Kenaikkan Harga Pakan dan Pupuk Menambah Beban Petani
Artikel Terkait
SPI: Harga TBS Terjun Bebas, PKS Harus Bayar Selisih Pembelian ke Petani
SPI: Kepentingan Dalam Negeri, Kepentingan Rakyat Terhadap Pangan Selayaknya Menjadi Prioritas Utama
SPI: "Larangan Ekspor CPO Dicabut, Harga TBS Petani Masih Rendah"