Janggal, Kata KLHK Ilegal, BPN Terbitkan Sertifikat Dedi : Banyak Perkebunan Sawit Ilegal

Tidak hanya itu, Dedi Mulyadi mendapat informasi mengenai adanyapersiapan para korporasi berubah menjadi koperasi.

Hal tersebut karena sesuai UU Cipta Kerja, masyarakat boleh menggarap perkebunan rakyat yang luasnya tidak lebih dari 5 hektare.

“Jadi korporasi yang menanam kebun sawit ilegal itu berubah jadi koperasi, kebun sawit itu kemudian dibagi-bagi 5 hektare , sehingga mereka terbebas dari denda dan pembayaran PNBP. Itu harus cermat. Selain harus menggandeng menteri koperasi supaya bisa terdata,” tutur Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Rusia dan Ukraina Berkonflik, Apa Keuntungan Indonesia?

Terakhir Dedi Mulyadi meminta KLHK terbuka kepada publik dan mengumumkan siapa pelaku atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara akibat menjamurnya perkebunan sawit ilegal.

Dedi meminta, KLHK untuk mengumumkan secara terbuka berapa kerugian negara atas perkebunan  sawit ilegal yang sudah berlangsung berpuluh tahun agar masyarakat tahu.

 "Negara kan punya jaringan di kepolisian ada Bhabinkamtibmas dan di TNI ada Babinsa, agar tidak terlihat KLHK kerja sendiri atau bahkan di lapangan malah berhadapan dengan oknum. Kalau perlu Panglima TNI dan Kapolri turun tangan karena ini masalah negara,” ujar Dedi Mulyadi. ***