Tak Mampu Melakukan Tata Kelola Minyak Kelapa, Deddy Sitorus: Mendag Malah Menyalahkan Masyarakat

BISNIS BANDUNG -  Dalam sebuah program acara yang ditayang Metro TV yang menghadirkan Dewan Redaksi Metro TV, G. Suhardi  Rabu pagi (9/3/22) , beberapa penelpon pada acara tersebut  mengusulkan kapada Presiden Jokowi agar Menteri Perdagangan diganti karena dinilai tidak mampu melakukan tata kelola perdagangan minyak kelapa.  Bahkan malah menyalahkan dan menuding masyarakat yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

Di tempat berbeda anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Yevri Sitorus, bahkan menyatakan keheranannya  dengan pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menuding masyarakat menyetok minyak goreng,  sehingga menyebabkan kelangkaan barang. Deddy menyebut pernyataan Mendag itu menyatakan tidak masuk akal , masyarakat justru dipersalahkan atas  masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran. "Masalah ini sudah berbulan-bulan, sejak Januari kelangkaan sudah terjadi secara masif,” ujar Deddy, Selasa (8/3/2022).

Baca Juga: Isuzu Ramaikan Jakarta Auto Week 2022

 Deddy meminta Kemendag menjelaskan di daerah mana saja terjadi penimbunan minyak goreng oleh masyarakat. Menurutnya , klaim itu perlu dijelaskan secara detail. Karena bisa saja konsumen menimbun dengan alasan panic buying, tetapi harus jelas di mana anomalinya. "Itu kan bisa dicek, bukan ditebak-tebak," ungkap Deddy. Kalaupun benar ada sebagian masyarakat menimbun minyak goreng, menurut Deddy, jumlahnya tidak banyak karena barangnya langka. Karena itu, Deddy mendesak Kemendag melakukan investigasi dan audit yang mendalam sebelum mengambil kesimpulan atau menebak akar masalah kelangkaan minyak goreng. Selain itu Deddy juga menyoroti klaim Kemendag bahwa produksi minyak goreng saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik jika dicek di tingkat produsen. Menurut dia, klaim itu harus dibuktikan dengan pemerintah memenuhi sebanyak-banyaknya minyak goreng di pasaran.

Baca Juga: Gonjang-Ganjing Harga Minyak Goreng

Pemerintah agar menyelesaikannya

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dan kedelai sebelum Ramadhan pada awal April 2022. "Menjelang Ramadhan ini, saya keliling ke wilayah Jawa Timur seperti Surabaya, Lamongan dan Gresik. Untuk harga tempe dan tahu, menurut pedagang, tidak dinaikan, meski harga kedelai mahal, tapi ukurannya diperkecil," ungkapnya saat mengunjungi Kampung Tempe di  Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jatim,  Jumat (4/3/2022). Oleh karena itu, Puan  meminta pihak terkait menyelidiki kelangkaan minyak goreng. "Jika produksi pabrik minyak goreng normal, kok bisa minyak goreng langka di pasaran.

Baca Juga: Kilang Minyak Terbakar Pasokan BBM Aman, Meski Kehilangan 400 Ribu BarelSebab itu, saya minta pemerintah untuk mengantisipasi ini, namun tidak secara ad hoc,"ungkapnya seraya mengaku bingung soal hilangnya minyak goreng.  Terkait hal ini ditegaskan Puan , agar pemerintah menelusuri kelangkaan minyak goreng tersebut. "Katanya ada panic buying, apakah betul karena itu? Sebab hanya saat-saat tertentu saja ada panic buying?" ujar Puan. Ia meminta pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar. "Saya minta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara pemda dan pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini," ujarnya. Kebingungan juga menghinggapi Kementerian Perdagangan (Kemendag) diakuinya,  sampai sejauh ini masih belum menemukan penyebab pasti kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasarani. Padahal, menurut Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag I G Ketut Astawa, jika dicek di tingkat produsen, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik.***