Bisnis Bandung - Hingga kini isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 mendatang masing hangat diperbincangkan. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut adanya big data 110 juta warga yang ingin menunda pelaksanaan Pemilu. Hal itu membuat dilema Presiden Jokowi karena dihadapkan pada pilihan mencopot jabatan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, atau 'merusak' hubungan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Ahli dan pakar hukum tata negara dalam channel Youtube pribadinya yang diunggah Senin 25 April 2022 menganalisa bahwa sebenarnya masalah ada pada hubungan dari ketiganya yaitu Jokowi, Megawati Soekarno Putri dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Refly Harun menambahkan kalau hubungan Luhut Binsar Pandjaiatan dan Megawati saat ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja.
Baca Juga: Refly Harun: Pembentukan Partai Mahasiswa Suatu Hal yang Tidak Masuk Akal, dari Mana Dananya?
Baca Juga: Refly Harun: Terkait Dilaporkan ke Polisi, Luhut Tidak Perlu di Penjara Tetapi...
Analisa Refly Harun, jika Luhut Binsar Pandjaitan dicopot dari jabatannya maka Jokowi akan sulit menjalankan tugasnya. Karena Luhut adalah tokoh penting dan berpengaruh di samping Presiden Jokowi.
Selain itu juga kata Refly Harun, Jokowi tidak mungkin meninggalkan PDIP dan Megawati Soekarno Putri.
Baca Juga: Rocky Gerung: Menduga Adanya Permainan Lembaga Survei, Prabowo Menjadi Capres dan Jokowi jadi Cawapres
Prediksinya langkah realistis yang akan diambil Jokowi yaitu akan tetap menjaga hubungan baik dengan Megawati Soekarno Putri dan tak akan mencopot jabatan Luhut Binsar Pandjaitan.***