SPI: Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Momen Perombakan Kebijakan Persawitan di Indonesia

- Senin, 25 April 2022 | 15:00 WIB
Ilustrasi pelarangan Crude Palm Oil (CPO) (Pixabay)
Ilustrasi pelarangan Crude Palm Oil (CPO) (Pixabay)

Bisnis Bandung - Jumat 22 April 2022, Presiden Jokowi menegaskan, ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng dilarang total. Larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Jokowi menyatakan keputusan Pelarangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng itu dilakukan supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menegaskan, kebijakan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng oleh Presiden Jokowi ini tidak hanya berdampak bagi harga sawit dan minyak goreng di pasar dunia, tapi juga harga di dalam negeri.

Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Kata Muhammad Luthfi, Loyalitity Is Top Down bukan Bottom Up

“Tentu saja akan terjadi banjir produksi CPO di dalam negeri. Pada tahun 2021, total produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai 46,89 juta ton, sementara konsumsi nasional untuk agrofuel dan pangan diperkirakan 16,29 juta ton. Artinya terdapat 30 juta-an ton yang selama ini dialokasikan untuk diekspor,” tegasnya

Henry Saragih kembali menegaskan, kebijakan ini tentu berdampak kepada petani sawit anggota SPI.

"Hari ini hasil laporan petani anggota SPI di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Utara, harga tandan buah segar (TBS) sawit seharga Rp1.700 - Rp 2.000 per kg, sudah terkoreksi ada yang 30 %, bahkan sampai 50 %," katanya.

Henry Saragih menyampaikan, kebijakan pemerintah ini harus diikuti dengan kebijakan turunan selanjutnya yang bisa menjamin harga tandan buah segar (TBS) petani sawit tetap layak.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Titah Aparat Penegak Hukum Usut Hingga Tuntas Kasus Mafia Minyak Goreng

“seharusnya perkebunan sawit diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Yayu Rahayu

Sumber: spi.or.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X