Ini Larangan Berlaku Bagi Media yang Dikuasai Elit Politik

Bisnis Bandung - Wartawan senior/penulis buku, Maman Suherman di acara "Maling" di channel youtube "HAS Creative" mengungkapkan, cara komunikasi kita masih patronklien.

Maman Suherman menerangkan, patronklien dalam artian, siapa/pihak yang tinggi masih disebut sumber berita, sumber kebenaran, sehingga kebenaran itu bukan siapa yang bicara, tetapi dia diposisi mana.

Kita tidak berani membantahnya, karena Ketua DPR, Ketua MPR, Menteri, pejabat tinggi. Kecenderunganny, kalau kita tidak setuju kita cuma diam seribu bahasa, tegas Maman Suherman

Padahal dalam kriminologi, kejahatan itu bukan karena banyak penjahat, tetapi karena diamnya orang - orang baik.

Baca Juga: Perusahaan Wajib Bayar THR Full. Jika Tidak, Ini Sanksinya!

Bukan Lagi Era Narasi Tunggal

Maman Suherman menegaskan, saat ini siapa yang bisa menciptakan suasana serentak? Saat ini bukan lagi era narasi tunggal, era yang tidak lagi SIUP dikontrol oleh satu kekuasaan.

"Kita kan mau menjatuhkan rezim orde baru karena sudah bosan dan capai dengan narasi tunggal yang betul - betul ditentukan oleh menteri penerangan sampai kebawah, kita kan jenuh dan bosan dengan itu", tegas Maman Suherman.

Sakarang ini era kebebasan, tidak bisa, tidak satupun yang menginginkan semua media menjadi satu warna, atau narasi tunggal.

Justru yang terjadi saat ini, malah tiap partai memiliki media sendiri - sendiri, bahkan media partisipan dimana - mana.

"Kalau ada "blockingan" di tv, ada kewajiban untuk disebut "advetotial", "seremonial" dan lain sebagainya. Tetapi media butuh hidup juga, dan lihatlah media - media didaerah, hidupnya dari apa? salah satunya dari berita seremonal, berita ucapan selamat, berita partai, mereka diselamatkan dengan kondisi tersebut"

Baca Juga: Perusahaan Tidak Bayar THR, Laporkan!

Media Dikuasai Elit Partai

Maman Suherman mengimbuhkan, saat ini bulan lagi rahasia, banyak media termasuk media tv pemiliknya adalah penguasa juga elit partai.

Meski media tersebut dikuasai/pemilik modalnya penguasa atau elit partai, namun ada ketentuan, media tersebut dilarang dimonopoli untuk kepentingannya.