Putusan MK Tidak Dijalankan, Persoalan Kelembagaan Petani Eksklusif dan Diskriminatif Masih Berlanjut

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 11:00 WIB
Tidak dijalankannya putusan MK mengakibatkan persoalan kelembagaan petani yang eksklusif dan diskriminatif masih terjadi sampai dengan saat ini. (Dok. SPI)
Tidak dijalankannya putusan MK mengakibatkan persoalan kelembagaan petani yang eksklusif dan diskriminatif masih terjadi sampai dengan saat ini. (Dok. SPI)

Bisnisbandung.com - Setelah krisis kesehatan akibat Pandemi Covid-19 yang menerpa dunia pada awal tahun 2020 lalu, ancaman baru tengah mengintai: krisis pangan.

Saat ini tengah terjadi peningkatan harga-harga bahan pangan pokok di berbagai belahan dunia.

Hal ini selaras dengan laporan Organisasi pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO (Food and Agriculture Organization), yang mencatat indeks harga pangan dunia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada Maret 2022 lalu.

Baca Juga: SPI: Kenaikkan Harga Pakan dan Pupuk Menambah Beban Petani

Dalam konteks Indonesia, hal ini ditandai dengan gejolak di berbagai komoditas yang selama ini menjadi berorientasi ekspor.

Kenaikan permintaan internasional terhadap komoditas sawit misalnya, memicu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sawit di dalam negeri.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menstabilkan kebutuhan dalam negeri justru mengakibatkan penurunan signifikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani swadaya (mandiri).

Dampak dari hal tersebut sudah semakin kentara, kemiskinan dan kelaparan kembali meningkat. Hal ini selaras dengan laporan The State of Food Security and Nutrition in the World – SOFI tahun 2022 yang mencatat kenaikan angka kelaparan penduduk dunia mencapai 828 juta orang di tahun 2021.

Berbagai masalah di atas sejatinya dapat diatasi apabila prinsip-prinsip kedaulatan pangan di tegakkan.

Halaman:

Editor: Us Tiarsa

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X