Krisis Pangan, Akhiri WTO, Tegakkan Kedaulatan Pangan

Kasus Perdagangan Produk Sawit, Ketergantungan Pangan, dan Krisis Pangan

Henry Saragih kemudian mencontohkan kasus perdagangan produk sawit dapat menjadi contoh betapa ketergantungan pangan dunia terhadap pasar internasional yang dikuasai korporasi global mengakibatkan krisis pangan.

“Akibat tingginya nilai crude palm oil (CPO) di pasar internasional, produsen CPO lebih cenderung menjual produknya ke pasar internasional yang membuat kelangkaan dan naiknya harnya minyak goreng di pasar domestik,” katanya.

“Pemerintah merespon dengan mengeluarkan larangan ekspor CPO yang justru berdampak pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit"

"Bahkan setelah pasar ekspor CPO dibuka, harga TBS masih rendah, namun harga minyak goreng masih tinggi. Petani kelapa sawit merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, karena di satu sisi mereka merupakan konsumen dan di sisi lain adalah produsen bahan pokok tersebut,” sambungnya.

Henry Saragih menegaskan, fenomena ini terjadi akibat kebijakan liberalisasi yang membuat kelapa sawit didominasi oleh korporasi-korporasi raksasa dan global. Imbasnya, kebijakan perkelapasawitan dikendalikan oleh korporasi global yang tujuannya hanya untuk memaksimalisasi keuntungan dalam setiap kesempatan meskipun dalam keadaan perang ataupun situasi lainnya.

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung, Kran Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali, Dihitung Secara Politis Bukan Ekonomis!!!

“Perkebunan rakyat yang berskala kecil akhirnya hanya bisa mengikuti arus kebijakan dari korporasi tersebut"

"Oleh karena itu, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani dan dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya, yang mana dukungan dari pemerintah bersifat mutlak dalam hal ini,” paparnya.

Ancaman Krisis Pangan dan Desakan untuk Menegakkan Kedaulatan Pangan

Dalam kesempatan yang sama, dari Jenewa, Swiss, Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menambahkan, kebijakan liberalisasi ini apabila terus dilanjutkan akan menyebabkan dunia senantiasa dalam keadaan krisis pangan.

“Bukan saja karena disulut oleh perang yang terjadi seperti sekarang ini antara Ukraina dengan Rusia. Bercermin pada tahun 2008, krisis pangan terjadi akibat meroketnya harga pangan pokok global"

"Hal ini terjadi akibat terjadinya ketergantungan pangan dikuasai oleh korporasi pangan global,” kata Zainal yang juga Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI.

“La Via Campesina bersama gerakan masyarakat sosial dari berbagai negara berkumpul di Jenewa, melakukan aksi penolakan KTM WTO ke-12. Aksi-aksi serupa juga dilakukan di banyak negara, seperti aksi SPI dan koalisi kemarin di Jakarta, menuntut agar Indonesia keluar dari WTO, agar WTO dibubarkan,” sambungnya.

Baca Juga: Janggal, Kata KLHK Ilegal, BPN Terbitkan Sertifikat Dedi : Banyak Perkebunan Sawit Ilegal