Pengamat Hukum Refly Harun Mengkritisi Penunjukkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Terkait Minyak Goreng

Bisnis Bandung - Pengamat Hukum dan Tata Negara, Refly Harun mengkritisi penunjukkan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) oleh Presiden Jokowi, untuk mengurus carut marutnya minyak goreng.

Menurut Refly Harun, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi minyak goreng, menimbulkan tanda tanya besar dikalangan masyarakat, kenapa Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) lagi? Apakah tidak ada orang lain.

"Apalagi ada rumor yang mengatakan minyak goreng ini terkait dengan isu liar macam-macam, terkait dengan isu 3 periode dan lain sebagainya. Isu-isu liar ini sukar untuk diverifikasi dan klarifikasi", ungkap Refly Harun dichannel youtubenya, dengan judul video :Live! Jokowi Tunjuk LBP Urus Migor! PDIP,: Kesannya Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Kerja", tayang 24/05/2022.

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung, Kran Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali, Dihitung Secara Politis Bukan Ekonomis!!!

"Yang jelas, tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa Luhut Binsar Pandjaitan lagi, apakah benar, sudah tidak ada orang yang mampu selain LBP dalam mengurusi setiap permasalahan dipemerintahan Jokowi?" imbuhnya.

"Kalau begitu, sangat bergantung kepada personal wajah pemerintahan Jokowi ini. Walaupun kita fahami itulah wajah Indonesia secara keseluruhan"

"Ada dua yang mesti kita garis bawahi. Pertama, apakah penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ini justru ingin "meredam" banyaknya orang-orang yang kemudian dicokok oleh Kejaksaan Agung, yang barangkali akan membongkar/membuka lingkar persoalan yang lebih besar, yang menjerat lingkar istana"

"Dan justru yang paling menarik yakni, yang aktif membongkar kasus mafia minyak goreng ini bukan KPK, tapi kejaksaan. Ini menarik kan?"

Refly Harun mengimbuhkan, kedua, kehadiran Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ini menunjukkan ketergantungan Jokowi kepada person, pada orang, bukan kepada sistem.

"Jadi Presiden Jokowi gagal membangun sistem, yang ada adalah ia menaruh, memberikan kepercayaan kepada orang-orang saja, dan orangnya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) lagi. Orang lain tidak diberikan kepercayaan"

Baca Juga: Kritisi Gerakan Ridwan Kamil Menuju Pemilu 2024, PDIP Minta Gubernur Fokus Dulu Entaskan Kemiskinan di Jabar

"Dua itu yang harus kita fahami dari fenomena pemerintahan Jokowi, karena to much, terlalu banyak kegiatan - kegiatan, hal yang dipercayakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)"

"Dan itu masalahnya beda-beda, tidak masuk lingkup dan tugas pokok, tanggungjawabnya dan fungsinya sebagai Menko Marves, tetapi sudah merambah pada tugas pokok dan fungsi institusi lain"

Refly Harun menegaskan, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak "relay on system", tapi lebih bergantung kepada orang kepercayaan, dan ini bukan sistem modern. Bukan sebuah birokrasi modern"