Larangan Ekspor CPO Dicabut, Kebijakan Perombakan Persawitan Mendesak Direalisasikan

Bisnis Bandung - Hari ini (19/05), Presiden Jokowi mengumumkan, Indonesia akan membuka kembali ekspor minyak goreng dan CPO.

Dikutip dari laman Youtube Setpres, dari Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi menyampaikan, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka Jokowi memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional.

Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200–Rp17.600.

Baca Juga: Pejabat, Menteri, Jenderal Terlibat Kasus Korupsi Impor Minyak Goreng! Jaksa Agung Tak Takut Backing-Backingan

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menegaskan, SPI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi ini (read: dubukanya kembali kran ekspor minyak goreng dan CPO).

"Ya, kita apresiasi, walau harga tandan buah segar (TBS) sawit para petani SPI di berbagai daerah sudah sempat sangat jatuh, belum lagi biaya produksi yang ikut tinggi," kata Henry.

Henry menegaskan, perombakan tata kelola persawitan mendesak direalisasikan secara konsisten.

"Kebijakan perombakan tidak cukup lagi sekedar mencabut pelarangan ekspor, karena kebijakan tersebut telah mengorbankan posisi petani kelapa sawit,” katanya.

Henry melanjutkan, perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, bukan dimonopoli oleh korporasi-korporasi.

"Fakta di lapangan, ketika korporasi menguasai sawit dengan membangun perkebunan skala besar telah menghilangkan kekayaan hutan dan sumber air di sekitarnya seperti rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya," tegasnya.

Baca Juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, PDIP Jabar Desak Presiden Jokowi Copot Mendag Muhammad Lutfi

"Belum lagi tingginya konflik agraria, dimana korporasi merampas, menggusur tanah petani dan masyarakat adat demi memperluas perkebunan sawit mereka. Belum lagi kesejahteraan buruh-buruh korporasi sawit yang ditelantarkan, sampai pelanggaran kewajiban pajak," lanjutnya.

Untuk itu Henry mengajak pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan sawit kepada petani melalui koperasi.