Rizal Ramli: Carut Marut Partai Politik Dan Sistem Presidential Threshold, Inilah Kunci Dari Sekop Pemerasan

- Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
Kata Rizal Ramli,  sistem Presidential Threshold kunci dari sekop pemerasan, makanya Presidential harus dihapuskan (instagram rizal ramli official)
Kata Rizal Ramli, sistem Presidential Threshold kunci dari sekop pemerasan, makanya Presidential harus dihapuskan (instagram rizal ramli official)


Bisnis Bandung - Pakar Ekonomi dan Politik, Rizal Ramli, dichannel youtube Refly Haarun memaparkan sejumlah indikator keburaman partai politik serta kebobrokan sistem presidential threshold yang berlaku di Indonesia.

Rizal Ramli menegaskan, partai politik di Indonesia, mencari uangnya itu, dari upeti-upeti Pilkada, pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur sampai Presiden, pungkapnya kepada Refly Harun.

"berdasarkan pengalaman, partai politik itu pada dasarnya bisa disewa, jadi misalnya Refly Harun mau menjadi Gubernur, ya paling tidak punya duit sekitar 100 miliyarlah, pasti partai-partai dukung, nah itu terjadi karena ada rule Presidential Threshold" kata Rizal Ramli.

Baca Juga: Mutakhir! Ini Prediksi Peta Politik 4 Capres-Cawapres, Jika MK Pertahankan Presidential Threshold 20 Persen

"Rule Presidential Threshold ini adalah sekop pemerasan yang paling efektif, karena kalau biasanya Refly Harun mengajukan,dan tidak dapat partai sekian persen diprovinsi mana, ya kan harus bayar, harus sewa partai-partai ini, dan nyewanya ini pakai uang sendiri kalau kaya, atau ada sponsornya"

"Nah nanti begitu kuasa meski dibalikin sponsornya, plus pejabatanya sendiri pengen memperkaya diri dan sebagainya" imbuhnya.

Rizal Ramli menegaskan, pada dasarnya sistem Presidential Threshold ini, inilah kunci dari sekop pemerasan, makanya Presidential Threshold ini harus kita hapuskan, siapa saja boleh Gubernur, Bupati asal ada partai yang mengajukan dia, bahwa nanti Presiden ada 12 calonnya, tidak masalah.

"Jadi ada rakyat yang tidak mengerti dan elit yang tidak mengerti, bahwa kalau banyak calon, biayanya tambah, kagak, malah turun karena tidak ada upeti untuk jadi Pilpres"

"Untuk calon berkakikan satu partai 500 miliyar, nah supaya 20% setidaknya perlu tiga partai, itu satu setengah triliyun buat partai. Itu tadi kenapa yang bagus-bagus tidak menonjol didalam sistem ini akhirnya demokrasi kita dibajak oleh oligarki, oleh yang punya uang, sponsorin orangnya mereka bisa atur"

Halaman:

Editor: Us Tiarsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

SPI Geruduk Kantor Kementan RI Unjuk Rasa Tolak Benih GMO

Selasa, 27 September 2022 | 14:00 WIB

OJK Terus Dorong Pengembangan UMKM Jabar

Sabtu, 24 September 2022 | 15:46 WIB
X