Bisnis Bandung - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, DPR mestinya tidak mengurus persoalan gorden, tapi membuat UU hingga mengawasi pemerintah. Politisi di Senayan itu fokus awasi pemerintah, bikin UU dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden.
Fahri mengungkapkan hal itu mengomentari lelang tender pergantian gorden rumah dinas jabatan anggota DPR senilai Rp 48,7 miliar. Tender tersebut dimenangkan oleh peserta lelang dengan harga penawaran tertinggi yakni Rp 43,5 miliar.
Diperoleh keterangan, pagu anggaran pergantian gorden rumah dinas anggota sebesar Rp 48,7 miliar menjadi polemik.
Terkait hal itu , Fahri minta Ketua DPR Puan Maharani untuk bertanggung jawab atas polemik tersebut.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," ujar Fahri, Minggu 8/5/22).
Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 tersebut, pimpinan DPR seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. DPR, seharusnya juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.
Baca Juga: Buktikan Foto Haram Dukung Anies Baswedan yang Diunggah Ulang Ruhut Sitompul Hasil Editan, Roy Suryo: Ambyar
"Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian,"ujar Fahri.
Fahri mengaku sangat prihatin jika pimpinan DPR terlibat dalam persetujuan pergantian gorden yang harganya fantastis.
"Kalau ada keterlibatan, agak sedih saya,"tambah Fahri.
Dalam pagu anggaran yang besarnya mencapai nilai Rp 48,3 miliar, diberi nama “Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata” berkode tender 732087.
Baca Juga: Tagar RuhutLanggarUUITE Kini Menggema di Twitter
Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket tercantum Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket senilai Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar) tertulis dalam situs DPR RI.
Kini, lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah tuntas. Tender tersebut dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Dari situs LPSE DPR RI, pemenang lelang adalah PT Bertiga Mitra Solusi, beralamat di Tangerang Provinsi Banten.
Perusahaan pemenang lelang merupakan salah satu di antara 49 peserta lelang. Tapi, dalam situs LPSE DPR, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat. Yakni:
Baca Juga: Anies Baswedan Sosok yang Kerap Difitnah, Musni Umar: Tetap Santai dan Tidak Pernah Membalas
1. PT Sultan Sukses Mandiri, Rp37.794.795.705 (Rp37,7 miliar)
2. PT Panderman Jaya, Rp42 149.350.236 (Rp42,1 miliar)
3. PT Bertiga Mitra Solusi, Rp43.577.559.594,23 (Rp43,5 miliar)
Artikel Terkait
Elon Musk akan Aktifkan Kembali Akun Twitter Donald Trump yang Diblokir Sejak 2021
Fahri Hamzah: Negara Kita Ada 3 Level Kerusakan, diantaranya Menteri Dagang Pakai Jabatan
Mahfud MD: Kini Korupsi Lebih Gila Mulai Menteri, Hakim, Anggota DPRD dan Penegak Hukum
Istana Presiden di IKN Berbentuk Burung Garuda, Ariko: Keamanannya Kurang Terjaga
Faisal: Khawatir dengan Keuangan Negara, Ada Proyek Terselubung dalam Pembangunan IKN