Ismail : Jangan Mudah Percaya Big Data Luhut Memanfaatkan Ketidaktahuan Publik

BISNIS BANDUNG - Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, Ismail Fahmi meminta publik untuk tidak mudah percaya terhadap klaim Luhut  mengenai Big Data mengenai penundaan Pemilu 2024, namun tidak transparan.

Ismal mengungkapkan hal itu merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang di media sosial setuju Pemilu 2024 ditunda.

"Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya," kata Ismail dalam sebuah diskusi di Twitter, Senin (21/3).

Baca Juga: Terkait Dugaan Bisnis PCR Luhut Dan Erick Dilaporkan Ke KPK

Ismail menyatakan,  bahwa klaim big data Luhut merupakan hal yang mustahil. Pasalnya, dari data yang dihimpun Ismail, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak sampai 1 juta pengguna.

"Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik," ucap  Ismal yang khawatir klaim seperti itu memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap big data.

Menurutnya, seharusnya Luhut terbuka dengan metodologi pengumpulan big data yang menyatakan 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Karena kalau kita bicara big data di media sosial itu gampang direplikasi ulang," ucap Ismail.
Semantara dalam acara diskusi yang sama, Dosen UIN Malang, Syahril Siddik menyebutkan, isu penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat.

Saat ini, lanjut Syahril, polarisasi warisan Pilpres 2024 lalu masih membekas. Apabila Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka polarisasi yang pro dan kontra terhadap Presiden Jokowi berpotensi semakin tajam.

Baca Juga: Kontras : Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Industri Ekstraktif Tambang Menggunakan Kacamata Ekonomi-Politik

"Di grass root sangat runcing. Jadi menurut saya, demi kesehatan proses demokrasi di Indonesia itu, pemilu tetap harus diadakan," kata Syahril.

 LBP keblinger

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana mengkritik langkah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal ide penundaan Pemilu 2024.

"LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," kata Siriana , Kamis (17/3).
Siriana menjelaskan bahwa Pemilu merupakan bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Karenanya, harus diselenggarakan sesuai prosedur konstitusi saat ini demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

Baginya, setiap Pilpres dan Pileg sebagai sarana merajut harapan baru bagi masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya.