Hasto Fitnah Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP, Stafsus Presiden: Harus Minta Maaf

Bisnisbandung.com - Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar meminta kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk segera meminta maaf kepada Presiden Jokowi atas tuduhan serta fitnahnya soal Jokowi yang ingin merebut kursi Ketum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Menurut Billy permintaan maaf tersebut adalah hal yang wajar dan harus dilakukan oleh Hasto karena Presiden Jokowi sendiri sudah membantah tuduhan Hasto tersebut.

"Sejatinya ketika presiden sebagai pelaku utama yang dibingkai dalam cerita tidak berdasarkan bukti sudah menyangkal maka harus ada permohonan maaf untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang dibuat sebelum bergulir menjadi bola salju," ucap Billy di acara Kompas Petang pada Rabu (3/4/2024).

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Konfirmasi Kerja Sama Politik dengan Gerindra dan PAN

Billy juga mengatakan dirinya sangat menyayangkan pernyataan hoaks seperti itu bisa keluar dari seorang sekjen partai terbesar di Indonesia. Apalagi Pak Hasto ini katanya merupakan seorang doktor dari Ilmu Pertahanan masa kerjanya bikin negeri ini tidak aman dengan cara sebar hoaks.

"Yang saya sesalkan bagian dari tokoh intelektual, mempraktikan politik berbasis rumor, berbasis pernyataan yang membuat publik kebingungan. Ini tidak membantu negara dalam membangun stabilitas karena rumor ini membuat bingung dan resah," ucap Billy.

Stafsus Presiden itu pun segera menyebut pernyataan Hasto sebagai pernyataan yang sangat menyesatkan yang pernah dikeluarkan oleh seorang intelektual.

Baca Juga: Disebut Hasto Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Jokowi: Jangan Seperti Itu

"Mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta dan betul-betul menyesatkan, apalagi dilakukan oleh intelektual," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan kepada media bahwa Presiden Jokowi pernah berencana untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/4/2024).

Hasto menjelaskan rencana untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP tersebut dilakukan oleh Jokowi dengan cara mengutus seorang menteri powerfull untuk bernegosiasi dengan Ryaas Rasyid.

Baca Juga: PDIP Khilaf Usung Gibran di Pilkada Solo, Gibran: Mohon Maaf, Pak Hasto Paling Oke

"Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan (PDIP). Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerfull. Supaya enggak salah, ini menteri powerfull ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ucap Hasto.