PDIP Khilaf Usung Gibran di Pilkada Solo, Gibran: Mohon Maaf, Pak Hasto Paling Oke

Bisnisbandung.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tentang khilafnya PDIP gara-gara pernah mengusung Gibran di Pilwalkot Kota Solo tahun 2020 lalu.

Gibran mengaku dirinya memohon maaf yang sangat besar kepada seluruh keluarga PDIP dan Pak Hasto karena pernah mengecewakan mereka.

"Ya, terimakasih, Pak Hasto. Mohon maaf, Pak Hasto," ucap Gibran di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta, pada Sabtu (30/3/2024).

Baca Juga: Sapi Merah dari Texas Tiba di Yerusalem untuk Ritual Keagamaan dan Pembangunan Kuil ketiga Yahudi

Selain meminta maaf, Gibran kemudian menyebut Hasto sebagai orang yang paling oke dan mantap karena tidak punya kekurangan sama sekali.

"Mohon maaf Pak Hasto. Terimakasih, Pak Hasto paling oke," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku PDIP khilaf karena pernah mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo di tahun 2020 lalu.

Menurut Hasto pengusungan pertama Gibran sebagai Wali Kota Solo inilah yang menjadi awal dari cikal bakal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan negara Indonesia.

Baca Juga: Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Tanggapi Pernyataan Mahfud MD yang Menyebut 'Mahkamah Kalkulator'

Kekhilafan tersebut menurut Hasto terjadi karena mereka pernah tertipu oleh kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tanpa tahu bahwa kemajuan itu sebenarnya dibangun oleh beban utang yang sangat besar.

"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena disisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," ucap Hasto di acara "Sing Waras Sing Menang" pada Sabtu (30/3/2024).

"Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," sambungnya.

Baca Juga: Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Hasto mencontohkan hal ini dengan bagaimana utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dolar AS sedangkan di sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dolar AS.