Hasto: PDIP dan Ganjar Mahfud Bersatu Lawan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bisnisbandung.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terlibat dalam politik selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tuduhan ini mengemuka dalam konteks gugatan yang dilayangkan oleh PDIP ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi.

Dikutip dari youtube Cemara 19 Channel, Hasto menjelaskan "Kita lihat campur tangan dari Aparatur Negara yang seusnya netral".

Baca Juga: Hati-hati dalam Bercanda karena Bisa Menjadi Perundungan! Jangan Salah, Kenali Perbedaan Candaan dan Perundungan.

"Terutama adalah Kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi-intimidasi," tambahnya.

Sekjen PDIP mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam institusi Polri, yang seharusnya netral dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini mencoreng proses demokrasi yang seharusnya bersifat transparan dan adil.

Selain itu Hasto menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Presiden Jokowi, yang diduga mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi.

Terungkap bahwa keputusan Mahkamah tersebut, seharusnya menjadi jaminan keadilan.

Baca Juga: HAPI dan INKINDO Sepakat Kasus Atap Sekolah Roboh di Kabupaten Bogor Karena Pembangunan Tidak Sesuai Prosedur

Ternyata terpengaruh oleh hubungan kekeluargaan antara Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman.

"Seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat bangsa dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang perorang dan keluarga," jelasnya.

Tidak hanya sampai di situ, kekhawatiran juga muncul terkait proses pemilu itu sendiri.

Dalam menghadapi masalah tersebut, PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap upaya hukum yang dipimpin oleh tim advokasi Ganjar Mahfud.

Baca Juga: Benarkah Biji Semangka Bisa Mencegah Penuaan? Inilah Manfaatnya bahkan Kulitnya juga lho