Bisnisbandung.com - Politisi Senior PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyebutkan pihaknya sudah sangat siap untuk menggulirkan hak angket ke DPR guna mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Walaupun begitu menurutnya masih ada satu syarat lagi agar pengajuan hak angket benar-benar bisa dilakukan yaitu perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum (PDIP)," ucap Adian di gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024).
Baca Juga: Ketua Umum Projo: Pernyataan Sekjen PDIP Soal Suara Ganjar-Mahfud Dinilai Halusinasi
Adian juga mengungkapkan bahwa PDIP saat ini tengah mengkaji naskah akademik hak angket dengan berbagai elemen masyarakat sehingga naskah akademik tersebut akan mempunyai daya argumentatif yang kuat saat disidangkan di rapat paripurna nanti.
"Kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh elemen-elemen kita undang untuk mendiskusikan hal itu. Kenapa? Saya diajarkan jangan pernah melangkah setengah-setengah," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan lainnya, Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan partai lainnya guna memuluskan pengajuan hak angket ke DPR.
Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Hakim MK Saldi Isra & Arief Hidayat Disidang MKMK Karena Terafiliasi PDIP
"Nanti kita mensinkronisasi data-data dan juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses angket nanti. Jadi komunikasi lintas partai terbangun lah," ucap Masinton pada beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut bakal mengajukan syarat tertentu kepada PDI Perjuangan terkait pengajuan hak angket ke DPR guna mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Syarat tersebut yakni adanya perjanjian nota kesepakatan antara Nasdem dan PDIP agar salah satu pihak tidak ada yang mundur saat mengajukan hak angket ke DPR.
Baca Juga: Pengamat Sebut Jika Jokowi Gabung Golkar Padahal Masih Kader PDIP Maka Sangat Tidak Lumrah
Dengan adanya nota kesepakatan ini dia berharap tidak ada yang berdusta dan mundur ketika hak angket sudah bergulir di ruang rapat DPR nanti.
"Nanti kalau bertemu (PDIP), kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada," ucap Hermawi di Nasdem Tower, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024).
Artikel Terkait
Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, PDIP: Seolah Pemilu Sudah Selesai
Ganjar Dilaporkan ke KPK, PDIP Tantang Pelapor Untuk Buktikan Tuduhan
Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, PDIP: Sekalian Bikin Kementerian Makan Siang Aja
PDIP Sebut Pelaporan Ganjar ke KPK Adalah Upaya Menghambat Hak Angket
Nasdem Ingin Ajukan Syarat ke PDIP Terkait Pengajuan Hak Angket di DPR
PDIP Tuduh KPU Atur Suara Ganjar Mentok 17 Persen, KPU: Itu Tidak Benar