Tekan Angka Penyebaran, Pemprov Jabar Gencarkan Vaksinasi PMK

Bisnisbandung.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menekan penyebaran kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Kendati sudah bisa dikendalikan, penyakit ini diprediksi belum akan hilang setidaknya hingga tahun 2035.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Taufik Budi Santoso mengungkapkan, pengendalian PMK hingga akhir tahun lalu menunjukkan hasil positif. Dalam upaya pengendalian, vaksinasi PMK pada tahun 2023 akan terus dilanjutkan.

"Vaksinasi menyasar hewan rentan yang belum divaksin atau sebagai vaksinasi lanjutan untuk membentuk kekebalan kelompok," kata Taufik pada acara Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK Tahun 2023 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah (BPTSP) dan Hjauan Pakan Ternak (HPT) Sapi Perah Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (28/1).

Baca Juga: Serangan udara Israel menghantam Gaza setelah 9 warga Palestina tewas di Jenin

Merujuk data realisasi vaksinasi Nasional di Siaga PMK (https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id) per tanggal 27 Januari 2023, untuk wilayah Jabar, dari jumlah distribusi vaksin PMK sebanyak 932.100 dosis, telah realisasi vaksin sebanyak 700.410 dosis atau 75,14 persen.

"Realisasi vaksinasi PMK di Jabar tahun 2022 sebanyak 521.757 dosis atau 100,82 persen dari total vaksin yang didistribusikan ke kabupaten/kota di Jabar. Untuk tahun 2023 ini, Jabar menargetkan jumlah vaksinasi sebanyak 886.890 dosis," jelasnya.

Dia menekankan, strategi penanganan PMK, khususnya pengobatan dan vaksinasi yang harus diperkuat untuk penyembuhan serta perlindungan hewan ternak. Pemotongan bersyarat menjadi strategi terakhir pengendalian PMK guna menjaga kestabilan ekonomi peternak. Terlebih jumlah populasi ternak di Jabar mencapai 12.059.567 ekor dan rentan terhadap PMK.

Baca Juga: Airlangga Tegaskan Golkar Sudah Resmi Umumkan Calon Presiden

"Jabar dikenal sebagai lumbung ternak nasional dan kaya dengan keragaman hewan ternaknya sebagai sumber penopang ekonomi masyarakat. Fokus yang harus dilakukan saat ini adalah pengobatan dan vaksinasi untuk memperkuat kembali kestabilan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana menyebutkan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategis menekan penyebaran PMK seperti pelaksanaan biosecurity di setiap pintu masuk area peternakan, pengobatan terhadap ternak yang sakit. Selain itu, vaksinasi bagi ternak yang sehat, penandaan dan pendataan ternak yang telah divaksin serta testing untuk ternak yang rentan PMK.

"Dilaksanakan pula pengawasan lalu lintas di pintu masuk antar daerah di antaranya di Check Point Losari dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Check Point Banjar di Kota Banjar. Pengawasan lalu lintas juga dilaksanakan di jalur yang sering dilewati kendaraan pengangkut ternak," terangnya.

Baca Juga: Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0% di Tahun 2024. Tercapaikah Targetnya?

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementrian Pertanian, Agung Suganda berharap, kegiatan kick off pengendalian dan penanggulangan PMK dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan ternak di Jabar.

"Diharapkan seluruh rangkaian vaksinasi dan penandaan ternak ini dapat menjadi milestone keberlanjutan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK menuju Indonesia Bebas PMK," ujar Arifin.

Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional 2023 melalui kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan serta penandaan ternak secara serentak dan massal di 29 Provinsi.

Kick off yang dipusatkan di Kabupaten Barru yang diluncurkan langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mempercepat Indonesia bebas wabah PMK sekaligus melakukan pendataan akurat.***