Impor Beras Kembali Terulang, Permasalahannya Klasik, Perbedaan Data Antara Kementerian Maupun Lembaga

“Laporan dari anggota SPI di beberapa wilayah, harga cabai merah memang mengalami penurunan yang cukup besar"

"Di Kepahiang, Bengkulu misalnya, harga cabai merah paling tinggi di harga Rp25.000/kg. Hal ini disebabkan beberapa hal, mulai dari permintaan yang berkurang sementara panen yang berlimpah"

Baca Juga: Laptop Barang Konsumsi Paling Banyak Diimpor Setelah Beras

"Begitu juga di Kediri, Jawa Timur, dari data yang kami dapat harga cabai merah keriting bahkan berada di bawah Rp20.000/kg. Jika dibandingkan dengan kenaikan harga di bulan-bulan sebelumnya, maka harga saat ini jauh berkurang drastis dan jelas berdampak pada pendapatan petani,” ujarnya.

Ironi Impor Beras Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Mujahid menyebutkan SPI secara khusus menyoroti bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan impor beras.

Per 5 Desember 2022, Bulog diketahui telah merealisasikan impor beras mengingat cadangan beras pemerintah yang semakin menipis. Hal tersebut, menurutnya merupakan bentuk dari belum ditanganinya persoalan pangan di Indonesia secara komprehensif.

“Permasalahannya masih klasik, yakni perbedaan data antara kementerian maupun lembaga. Padahal persoalan ini sudah diantisipasi dengan perbaikan-perbaikan data, seperti penggunaan data tunggal, sehingga terhindari dari tarik-menarik kepentingan"

Baca Juga: Polres Pacitan Bagikan Ratusan Kilo Beras Kepada Warga yang Terdampak Kenaikan BBM

"Kalau sudah impor beras yang harus diperhatikan ya nasib petani bagaimana? Terlebih lagi di awal tahun 2023 nanti beberapa wilayah sudah menyatakan akan panen raya,” keluhnya.

Menurutnya, persoalan cadangan beras pemerintah seharusnya dapat diantisipasi lebih baik dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan.

“Pertama HPP (harga pembelian pemerintah) yang sudah tidak relevan. Ini harus segera direvisi, karena dengan harga yang sekarang, beserta persyaratannya yang cukup ketat, petani lebih memilih menjual ke tempat lain, apakah itu tengkulak ataupun sejenisnya"

"Bulog dalam hal ini dapat bekerja sama dengan koperasi-koperasi petani untuk merancang skema penyerapan beras, tentu dengan harga yang adil baik bagi petani maupun pemerintah,” katanya.

“Kedua, ketersediaan lahan pangan di Indonesia. Saat ini kita dihadapkan pada laju konversi lahan pangan yang masif, oleh karenanya perlu upaya serius untuk mempertahankan lahan pangan yang ada'

Baca Juga: Jokowi : Kita Harus Membenci Produk Asing Tapi Pemerintah Impor Beras Satu Juta Ton

"Benar ada UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, tapi ini implementasinya sangat lamban. Sebagai gambaran, lahan perkebunan sawit saja mencapai 20 juta hektar, sementara lahan pangan ‘hanya’ 7 juta hektar. Ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah,” sambungnya.