BISNIS BANDUNG - Ombudsman RI meminta impor beras ditunda karena adanya potensi maladministrasi jika kebijakan itu dilakukan. Penundaan itu karena Indonesia masih mampu memproduksi beras.
"Sebaiknya impor beras ditunda dulu sampai benar-benar negara membutuhkannya. Ada banyak pertimbangan yang mestinya dipedomani dalam memutuskan impor, di antaranya mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat itu menilai RI memiliki kemampuan untuk memproduksi beras. Dia menilai harusnya tata kelola pangan strategis diurus dengan baik.
"Ingat, kita negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi padi atau beras jika dikelola dengan baik. Tata kelola pangan strategis harus diurus dengan baik dan terintegrasi dengan kebijakan sektor lainnya, salah satu pentingnya adalah dibentuk Lembaga Pangan Nasional sesuai amanah UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012," ungkap Herman.
Dikatakan, jika impor beras tetap dilakukan, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional.
"Tentunya jika impor merugikan terhadap kepentingan nasional,"ujar Herman.
Ombudsman RI menyoroti ada potensi maladministrasi dalam keputusan impor beras itu. seperti diketahui pemerintah berencana impor 1 juta ton beras
"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," tambah anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (24/3/2021).
Benci produk asing ?
Sementara itu , selain beberapa kepala daerah lain , hal senada juga dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendesak pemerintah memperhitungkan kembali secara matang kebijakan impor 1 juta ton beras, karena "petani kita mulai panen, petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli (pemerintah) karena ongkos produksinya tidak murah," kata Ganjar.
Ganjar juga mempertanyakan urgensi impor beras dan meminta pemerintah memperhitungkan agar tidak mengguncang situasi pada saat memasuki musim panen .
Namun, Mendag sekarang, M. Lutfi rupanya tak menggubris kritik banyak pihak untuk membatalkan, setidaknya menunda impor jutaan ton beras. Diam-diam dalam kabinet Jokowi diduga ada semacam "super minister", sehingga Presiden pun bisa dibuat bungkam. Slogan "Mari kita benci produk asing" rupanya hanya jargon . Beras impor, garam juga impor. (B-003) ***
