MKE: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Dihentikan!

Bisnis Bandung - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) adalah gabungan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang memiliki concern pada isu Perdagangan Bebas dan dampaknya pada banyak sektor kehidupan di Indonesia.

Koalisi MKE menyoroti pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia ke-12 (KTM WTO KE-12) yang akan digelar pada 13-16 Juni 2022 di Kantor Pusat WTO di Jenewa, Swiss.

Koalisi MKE menilai pertemuan tersebut harus dihentikan karena selama ini WTO
telah menyebabkan ketimpangan ekonomi yang nyata bagi masyarakat kecil terutama di
negara miskin dan berkembang.

Baca Juga: Saham GOTO Melonjak 24%, IHSG naik 2,24% di Perdagangan Bursa Efek Indonesia Hari Ini 18 Mei 2022

WTO juga telah mengatur banyak hal yang membuat ketimpangan ekonomi ini terjadi di banyak sektor termasuk juga pangan, digital, hingga kesehatan.

Koalisi MKE menilai pertemuan KTM tidak relevan karena situasi pandemi yang masih berlangsung dengan akses terhadap vaksin dan obat terhambat mekanisme WTO pada negara-negara miskin dan berkembang terutama di benua Afrika.

Kebijakan yang mengatur banyak tema perdagangan barang dan jasa, investasi dan mekanisme perselisihan perdagangan menghasilkan aturan berbasis pasar bebas hinggamengorbankan perlindungan akses hak dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Rezim WTO juga membuat standar liberalisasi kemudian dipakai dalam skema liberalisasi secara bilateral.

Pertemuan menteri perdagangan sedunia ini kerap kali melangkahi partisipasi masyarakat dalam upaya mengetahui, mempertahankan dan menolak kebijakan liberalisasi.

Berbagai aturan yang disepakati menghasilkan ketimpangan dan penurunan kualitas ekonomi rakyat.

1. Ketimpangan Akses pada Kebutuhan Covid-19 dan Sulitnya Akses Obat akibat TRIPS Koalisi MKE menyoroti bahwa Ketimpangan Akses Vaksin diakibatkan oleh gagalnya perundingan TRIPs Waiver di WTO.

Baca Juga: Buka KIJB, Wagub Jabar Nyatakan Inovasi Penting Dalam Melayani Masyarakat

Selama ini aturan Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPS) telah mempersulit akses masyarakat pada obat. Aturan TRIPS telah mendorong adanya monopoli pada obat-obatan yang membuat harganya tinggi dan sulit dijangkau.

Kondisi ini semakin sulit ketika pada masa pandemi Covid-19, di mana negara-negara  kesulitan memenuhi kebutuhan pandemi meliputi obat-obatan, APD, diagnostik, ventilator, hingga vaksin.