MKE: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Dihentikan!

- Selasa, 14 Juni 2022 | 10:16 WIB
Koalisi menilai bahwa KTM WTO ke-12 hanya akan melanjutkan dominasi kepentingan ekspansi perdagangan negara maju dan krisis di negara berkembang (koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi)
Koalisi menilai bahwa KTM WTO ke-12 hanya akan melanjutkan dominasi kepentingan ekspansi perdagangan negara maju dan krisis di negara berkembang (koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi)


Bisnis Bandung - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) adalah gabungan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang memiliki concern pada isu Perdagangan Bebas dan dampaknya pada banyak sektor kehidupan di Indonesia.

Koalisi MKE menyoroti pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia ke-12 (KTM WTO KE-12) yang akan digelar pada 13-16 Juni 2022 di Kantor Pusat WTO di Jenewa, Swiss.

Koalisi MKE menilai pertemuan tersebut harus dihentikan karena selama ini WTO
telah menyebabkan ketimpangan ekonomi yang nyata bagi masyarakat kecil terutama di
negara miskin dan berkembang.

Baca Juga: Saham GOTO Melonjak 24%, IHSG naik 2,24% di Perdagangan Bursa Efek Indonesia Hari Ini 18 Mei 2022

WTO juga telah mengatur banyak hal yang membuat ketimpangan ekonomi ini terjadi di banyak sektor termasuk juga pangan, digital, hingga kesehatan.

Koalisi MKE menilai pertemuan KTM tidak relevan karena situasi pandemi yang masih berlangsung dengan akses terhadap vaksin dan obat terhambat mekanisme WTO pada negara-negara miskin dan berkembang terutama di benua Afrika.

Kebijakan yang mengatur banyak tema perdagangan barang dan jasa, investasi dan mekanisme perselisihan perdagangan menghasilkan aturan berbasis pasar bebas hinggamengorbankan perlindungan akses hak dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Rezim WTO juga membuat standar liberalisasi kemudian dipakai dalam skema liberalisasi secara bilateral.

Pertemuan menteri perdagangan sedunia ini kerap kali melangkahi partisipasi masyarakat dalam upaya mengetahui, mempertahankan dan menolak kebijakan liberalisasi.

Halaman:

Editor: Us Tiarsa

Sumber: Persrillis MKE

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penyebab Kecelakaan di Km 92 Tol Cipularang

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:48 WIB

Pastikan Anda Tidak Salah Paham Tentang Asuransi

Minggu, 26 Juni 2022 | 18:30 WIB

Batik Air Menawarkan Rute Pilihan Menuju Singapura

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB

Yayasan Miftahul Ulum Gelar Prosesi Haflah

Minggu, 19 Juni 2022 | 21:23 WIB
X