MKE: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Dihentikan!

Teks ini muncul setelah diskusi yang dipimpin justru oleh negara maju dan difasilitasi oleh Direktur Jenderal WTO.

Koalisi dalam hal ini tetap mendorong teks asli Proposal TRIPS Waiver untuk menghentikan segala bentuk Vaccine Apartheid yang terjadi terutama terhadap negara miskin dan berkembang.

Proposal TRIPS Waiver menjadi sangat penting karena selama pandemi, perusahaan korporasi terus menimbun kekayaan di mana banyak korban dari COVID-19 yang meninggal akibat sulit mengakses obat-obatan hingga vaksin.

2. Hilangnya Kedaulatan Negara dalam Rezim WTO

WTO telah mendorong serangkaian aturan yang justru mengarahkan negara berkembang dan kurang berkembang ke dalam posisi sulit.

Negara berkembang dan kurang berkembang dipaksa untuk membuka keran perdagangannya termasuk pada sektor esensial seperti pangan, mengakibatkan negara berkembang dan kurang berkembang kehilangan kedaulatan untuk melindungi pasar dalam negerinya.

Kebijakan neoliberal ini mendorong negara-negara untuk memprioritaskan ekspor tanaman dan bergantung pada impor untuk memberi makan masyarakat dan meningkatkan perampasan sumber daya oleh korporasi, yang merugikan petani dan komunitas lokal.

Hal ini dapat diamati dengan jelas ketika peraturan perdagangan dan pertanian dipaksa untuk berubah melalui mekanisme WTO demi memperbesar keran impor akibat dari kekalahan dalam sengketa dagang dengan Brazil.

Baca Juga: WTO Dinilai Gagal Sejahterakan Petani

Koalisi menilai bahwa KTM WTO ke-12 hanya akan melanjutkan dominasi kepentingan ekspansi perdagangan negara maju dan krisis di negara berkembang.