Bisnis Bandung - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - PDI P, Masinton Pasaribu mengkritisi soal penjunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), oleh Presiden Jokowi, untuk mengurusi carut-marutnya persoalan minyak ditanah air.
Menurut Masinton Pasaribu, kita ini menganut sistem Presidensil bukan Parlementer. Kalau kemudian dalam praktek pemerintahan itu seakan-akan diciptakan ada menteri utama, seakan-akan ada prime minister, itu kan keliru!
Dikatakannya, kreadibilitas kolektif kabinet itu apa dong. Seharusnya menteri-menteri itu bisa diperankan, solidaritas terjaga, kemudian kinerja masing-masing menteri kabinet juga terjaga, kata Masinton Pasaribu.
"Kita bukan menganut sistem Parlementer. Dalam sistem Parlementer itu, Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil pemilu"
Baca Juga: Kata Masinton Pasaribu, Sosok Inilah Penentu Capres dan Cawapres 2024 PDIP
"Ini kan kacau, ini yang diangkat Presiden Jokowi nggak ada mandat dari langsung dari rakyat, kemudian mengurusi banyak hal dan permasalahan, dan Presiden jadi persoalannya seremoni dan simbolik jadinya", papar Masinton Pasaribu.
"Pertanyaanya, menteri-menteri yang lain kemana, dan menurut kita ini apa, baru ini terjadi satu menteri mengurus segala urusan" imbuhnya.
Dikatakan Masinton Pasaribu, meskipun Presiden Jokowi dari PDIP, kan tetap harus kita ingatkan, kepentingan bangsa harus kita ingatkan, mau kawan sendiripun, dalam konteks ketatanegaraan tetap harus kita ingatkan.
"Ini perlu diingatkan, tugas kita mengingatkan supaya pemerintah melenceng jauh dari fungsi ketatanegaraan"
Diimbuhkan Masinton Pasaribu sikap kontra terhadap penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk mengurusi carut marut minyak goreng, bukan hanya datang dari PDIP, yang lain juga, diluar parlemen juga menyuarakan hal yang sama.
Baca Juga: Laba Bersih ASSA Meningkat Tajam di Kuartal 1 2022
"Kalau dipertahankan pola begini, kreadibilitasnya apa lagi?sudah diingatkan, lama-lama publik tidak percaya, itu lagi-itu lagi"
"Penugasan menteri memang hak preogratif Presiden Jokowi, tetapi meskipun itu preogratif Presiden, tetap harus mendengar suara-suara diluar istana, baik itu suara partai politik, suara elemen masyarakat, ini harus menjadi pertimbangan", tegas Masinton Pasaribu.
"Kalau kemudian diingatkan cuek bebek, bebal, penguasa yang tidak baik adalah penguasa yang bebal".
"Mengintervensi Presiden tidak mungkin, kan kita tahu batasan juga, itu preogratif Presiden, alangkah bijaknya, suara-suara masyarakat dipertimbangkan"
Dikemukakan Masinton Pasaribu, mungkin Presiden Jokowi butuh orang kepercayaan, sehingga percaya terhadap orang yang sama, dan kemudian Presiden butuh orang yang bisa diandalkan untuk mengeksekusi banyak program, mungkin saja seperti itu, tapi kan lagi-lagi, tapi ini kan organisasi pemerintahan demokrasi.
Baca Juga: Kata Pengamat, Tesla Investasi di Indonesia, Ini Kerjasama yang Harus Dipersiapkan!
Dalam era demokrasi ini tidak ada lagi sistem yang gayanga prak-prak cepat, mungkin dalam organisasi militer mungkin iya, hierarkri komando, mungkin cara itu efektif.
Tetapi dalam konteks pemerintahanan sipil gak bisa memimpin dengan cara seperti itu, itu akan menciptakan disharmoni dan akan membuat orang bertanya-tanya.
Demokrasi itu dialog, memang panjang, tapi disitulah kita, mengambil sistem demokrasi sebagai ruang untuk mendialogjan banyak kepentingan termasuk kepentingan rakyat, negara, bangsa maupun pemerintah ini, pungkas Masinton Pasaribu.
Statement Masinton Pasaribu diatas, dikutip dari channel youtube Refly Harun Official, dengan judul video : "Live: Kader PDIP Satroni RH Masinton Pasaribu! Kita korek soal Mega, Puan, Ganjar dan Luhut! Tayang 25/05/22.***