Pengamat Timur Tengah Nilai Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas Sangat Rapuh

photo author
- Jumat, 17 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Anan Nurdin, Pengamat Timur Tengah (Tangkap layar youtube tvOneNews)
Anan Nurdin, Pengamat Timur Tengah (Tangkap layar youtube tvOneNews)

bisnisbandung.com - Pengamat Timur Tengah Anan Nurdin menilai perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel sangat rapuh karena tidak disertai komitmen kuat dari pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya, pelucutan senjata Hamas yang menjadi salah satu poin kesepakatan sulit direalisasikan dan dapat menjadi pemicu ketegangan baru di kawasan.

Anan menjelaskan bahwa Hamas tidak menyepakati pelucutan penuh, melainkan hanya pembekuan sementara terhadap senjata mereka.

Baca Juga: Geram dengan Progres Danantara, Bhima Yudistira: Terlalu Terburu-Buru Di Awal

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut masih memegang kendali kekuatan militer sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel.

Kondisi ini berbeda dengan pengalaman damai di wilayah lain, karena Hamas masih menghadapi ancaman nyata di lapangan.

Selain itu, Anan juga menyoroti ketidakjelasan mekanisme pengendalian Gaza jika pelucutan senjata dilakukan.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Terlilit Utang, DPR Optimistis Solusi Bisa Ditemukan

Menurutnya, Israel telah membentuk kelompok milisi dari warga Palestina untuk mengambil alih kekuasaan dari Hamas.

Situasi ini berpotensi memicu konflik internal yang lebih besar, terutama karena milisi tersebut dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat Gaza.

Perjanjian gencatan senjata juga dinilai lemah karena tidak ditandatangani langsung oleh pimpinan politik Israel.

“Perjanjian gencatan senjata kemarin itu sangat rapuh,” ungkapnya dilansir dari youtube tvOneNews.

“Karena Israel sendiri tidak ikut. Israel sendiri hanya diwakili oleh Direktur Shin Bet, tidak diwakili oleh Perdana Menterinya,” imbuhnya.

Baca Juga: Agus Pambagio Blak-Blakan Hati-Hati dengan China, Tambah Utang Demi Whoosh Bahayakan Natuna

Dalam pertemuan di Sharm El-Sheikh, Mesir, Israel hanya diwakili oleh pejabat keamanan, bukan perdana menteri. Kondisi ini membuat Israel tidak secara resmi terikat dengan perjanjian tersebut dan dapat membatalkannya sewaktu-waktu dengan berbagai alasan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X