Demokrasi Indonesia Terancam Tanpa Partai Kiri, Tegas Romo Magnis saat singgung politik indonesia

Bisnisbandung.com - Dalam diskusi publik bertema "Hukum sebagai Senjata Politik" yang diadakan pada Rabu, 19 Juni 2024, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menyoroti kondisi politik Indonesia saat ini.

Menurutnya, keberadaan partai oposisi yang kuat di luar pemerintahan sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

Tanpa partai oposisi yang efektif, pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang, kata Romo Magnis.

Romo Magnis menegaskan bahwa salah satu kelemahan utama partai politik di Indonesia adalah kurangnya ideologi yang kuat.

Hal ini membuat partai-partai rentan terhadap korupsi dan mudah diintegrasikan ke dalam pemerintahan, mengikis fungsi pengawasan mereka.

“Partai-partai di Indonesia tidak memiliki ideologi yang jelas, yang membuat mereka mudah tergoda oleh kekuasaan dan korupsi,” ujar Romo Magnis.

Baca Juga: Pemerintahan Otoriter, Mahfud MD Ungkap Ciri-Ciri Ancaman dan Perlawanan Demokrasi

Lebih lanjut, Romo Magnis menyinggung tentang ketiadaan partai kiri di Indonesia.

Menurutnya, hal ini bukan karena partai tersebut dilarang, tetapi karena masyarakat enggan memilih mereka.

Trauma sejarah pada tahun 1965-1966, di mana kata 'kiri' sering diasosiasikan dengan komunisme, masih membayangi pilihan politik masyarakat Indonesia hingga kini.

Meski tidak menentang dukungan dari partai politik, Romo Magnis mengkhawatirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bisa muncul.

“Ketika partai-partai hanya berorientasi pada keuntungan, seperti mendapatkan posisi di kementerian atau BUMN, maka mereka tidak lagi berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap pemerintah,” jelas Romo Magnis.

Ia juga menambahkan bahwa demokrasi tanpa partai kiri sebenarnya tidak masuk akal.

Baca Juga: Esensi Hukum Indonesia Kian Memudar, Mahfud MD: Tantangan Besar Hukum di Era Demokrasi