Bisnisbandung.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ungkap bahwa Presiden Jokowi pernah berencana untuk merebut kursi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/4/2024).
Hasto menjelaskan rencana untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP tersebut dilakukan oleh Jokowi dengan cara mengutus seorang menteri powerfull untuk bernegosiasi dengan Ryaas Rasyid.
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti Konflik PDIP-Jokowi, Mengapa Ibu Mega Diam?
"Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan (PDIP). Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerfull. Supaya enggak salah, ini menteri powerfull ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ucap Hasto.
Setelah menteri powerfull ini bernegosiasi dengan Ryaas Rasyid, Hasto mengatakan Ryaas Rasyid ini kemudian berusaha membujuk Ibu Megawati untuk menyerahkan posisi Ketua Umum PDIP kepada Jokowi dalam rangka keuntungan politik.
"Pak Ryaas Rasyid kemudian ditugaskan untuk membujuk Ibu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto.
Baca Juga: PDIP Khilaf Usung Gibran di Pilkada Solo, Gibran: Mohon Maaf, Pak Hasto Paling Oke
Hasto pun menyerukan kepada setiap parpol untuk berhati-hati terhadap kelicikan dari Presiden Joko Widodo yang ingin menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
Tidak main-main, Hasto bahkan menyebut Presiden Jokowi mirip sekali seperti Presiden Republik Indonesia ke-2 yaitu Soeharto yang akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaanya.
Baca Juga: PDIP Masih Belum Ajukan Hak Angket, Hasto: Ada Tekanan Hukum Yang Kuat Sekali
"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971 di zaman Soeharto, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," ucap Hasto.***
Artikel Terkait
Rocky Gerung Sebut Rencana PDIP Hadirkan Kapolda di Sidang MK, Ada Perencanaan Terstruktur
PDIP Ngaku Tidak Pernah Andalkan Jokowi Dalam Pilkada: Kami Kerja Sama Dengan Partai Lainnya
Pengamat Sebut Jika Jokowi Gabung Golkar Padahal Masih Kader PDIP Maka Sangat Tidak Lumrah
Rocky Gerung Tanggapi Hakim MK Saldi Isra & Arief Hidayat Disidang MKMK Karena Terafiliasi PDIP
Ketua Umum Projo: Pernyataan Sekjen PDIP Soal Suara Ganjar-Mahfud Dinilai Halusinasi
Gerindra: Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Pemilu di MK, PDIP Bersiap Gelar Hak Angket