Rocky Gerung Mengamati akan Terjadi Gangguan Jika Nasdem Masuk Koalisi Prabowo

BISNISBANDUNG.COM - Terdengar kabar yang cukup kencang mengenai akan bergabungnya partai Nasdem ke koalisi Prabowo.

Bahkan Surya Paloh memberikan pernyataan adanya kemungkinan besar itu akan terjadi, ditambah lagi Prabowo datang ke Markas Partai Nasdem.

Rocky Gerung sebagai pengamat politik dan juga kritikus ternama di Indonesia mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Masyarakat Akan Mengetahui Watak Asli Prabowo Ketika Menjadi Pemimpin, Presiden Jokowi Kembali Disindir

Menurutnya bergabungnya partai Nasional Demokrasi ke koalisi Prabowo akan mengubah beberapa hal yang telah disepakati oleh partai koalisi.

Partai Nasdem yang sebelumnya menjadi oposisi dengan mengusung Anies-Muhaimin paslon 01 yang dinyatakan kalah dalam pilpres akan membuat terganggunya kesepakatan yang sudah dibicarakan partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Rocky Gerung mengamati akan terjadi proses yang sangat panjang untuk menyelaraskan kembali kesepakatan baru dengan bergabungnya Nasdem dengan partai-partai koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Panas! Rocky Gerung Sebut Bulan Mei Nanti Presiden Jokowi Sudah Jatuh!

“Tetapi sekali lagi saya kira ini prosesnya masih cukup panjang nah ini kan soal kursi tuh. Nasdem masuk Koalisi akan sedikit terganggu,” tegas Rocky Gerung

Masalah yang akan muncul ketika Nasdem bergabung ialah mengenai pembagian kursi pemerintahan yang pastinya akan diperebutkan oleh partai-partai koalisi.

“Prabowo menang, partai koalisi menganggap ini bagi kursi diantara kita-kita aja yah,” kata Rocky Gerung yang menduga parta koalisi telah merencanakan pembagian kursi kabinet.

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung: Pengaruh Politik Jokowi Sudah Pudar

Rocky Gerung beranggapan bahwa partai koalisi akan merasa terganggu dengan kedatangan partai Nasdem, karena itu akan membuat jatah kursi semakin sedikit.

Namun kembali lagi pada Prabowo sebagai pemimpim koalisi dan Presiden periode berikutnya, menentukan bagaimana kebijakannya dalam pembagian jatah kursi untuk partai koalisi.***