Heboh Kasus Jokowi Minta Stop Kasus Setya Novanto, Ari Dwipayana: Tidak Ada Pertemuan

Bisnisbandung.com - Kontroversi muncul setelah Klaim Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Agus Rahardjo,

Terkait pemanggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, pada tahun 2017.

Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Agus Rahardjo tersebut mengenai pertemuan dengan Jokowi.

Baca Juga: Heboh, Agus Rahardjo Ungkap Presiden Jokowi Pernah Minta Kasus E-KTP Setya Novanto Dihentikan

Menurut Ari Dwipayana, setelah memeriksa secara cermat riwayat agenda pertemuan antara Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, tidak ditemukan bukti atau catatan bahwa pertemuan tersebut pernah terjadi.

Pernyataan Agus Rahardjo pun ditepis oleh Ari Dwipayana, yang menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta.

"Setelah melakukan pengecekan terhadap riwayat agenda pertemuan, tidak ada catatan atau bukti bahwa Presiden Jokowi pernah memanggil Agus Rahardjo

Untuk membahas penghentian kasus e-KTP pada tahun 2017," ungkap Ari Dwipayana dalam konferensi pers di Jakarta.

Ari Dwipayana melanjutkan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Pernyataan ini sejalan dengan keyakinan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan tanpa intervensi politik dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga: Agar Hak Pilih Terakomodasi, Ketua DPRD Kota Bandung Ajak Anak Muda Segera Membuat KTP

"Proses hukum terhadap Setya Novanto tidak mengalami gangguan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Presiden.

Setya Novanto diproses sesuai aturan hukum, dan putusan yang dihasilkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap," tegas Ari Dwipayana.

Lebih lanjut, Ari Dwipayana menyoroti fakta bahwa pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo justru meminta Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.