Banyak Kasus Terjadi, Jabar Dapat Rapor Merah Untuk Perlindungan Anak

Bisnis Bandung - Beberapa kasus terkait perlindungan anak terjadi di Jawa Barat akhir-akhir ini.

Salah satunya, kasus perudungan anak SD di Tasikmalaya yang membuatnya depresi dan meninggal.

Tak hanya kasus tersebut, berbagai kasus lainnya pun terjadi diantaranya kekerasan seksual terhadap sejumlah santri anak pun terjadi di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Hal tersebut membuat Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar memberikan rapot merah kepada Jawa Barat untuk perlindungan anak.

Baca Juga: Perusahaan Crypto, BlockFi Miliki Pinjaman Sebesar 1,8 Miliar Dolar, 600 Juta Dolar diantaranya Tanpa Jaminan

Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari pun menganggap pemerintah daerah selaku penyelenggara negara sekaligus penyelenggara perlindungan anak tak serius menjamin hak anak.

"Hingga saat ini, angka pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak, peredaran narkoba, anak putus sekolah, stunting dan lainnya di Jabar masih tinggi," ujarnya.

KMPPA menemukan fakta kasus tersebut di 13 kota kabupaten yaitu Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran dalam Road Show Advokasi Hak Anak.

Andri mengatakan, perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sesuai amanat UU Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga: Setelah 3AC Runtuh, Blockchain.com Menyusut 25 Persen dan Tutup Kantor di Argentina

"Indikator pencapaian kota dan kabupaten layak anak, harus dibuktikan dengan implementasi di lapangan dengan benar-benar terlindungnya hak anak-anak," tegasnya.

Andri pun menganggap, pemda tidak memiliki konsep yang jelas tentang perlindungan anak.

Hal tersebut salah satunya terlihat dalam hal anggaran, "Kota Bandung tahun 2021 hanya 500 juta, Kabupaten Cirebon 400 juta, dan Karawang 800 juta," ungkapnya.

Andri pun berharap, pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak merasa perlindungan anak cukup ditangani Dinas Perlindungan Anak.

Menurutnya, diperlukan sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD dan masyarakat.