Dedi Mulyadi Wanti-Wanti Bandung akan Tenggelam, Izin Perumahan Baru Dihentikan

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa wilayah Bandung menghadapi ancaman tenggelam dalam beberapa tahun ke depan jika tidak dilakukan langkah penataan ruang secara serius.

Dedi mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah menghentikan berbagai izin perumahan dan permukiman yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara serempak oleh seluruh kepala daerah di kawasan Bandung Raya agar bencana tidak semakin memburuk.

Baca Juga: Menkeu Blak-Blakan Soal Keanehan UU Cipta Kerja, Singgung Subsidi Industri Batu Bara

“Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas kemudian mengubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka itu dikembalikan lagi fungsinya,” ucapnya.

“Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2–3 tahun ke depan apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam,” terusnya dilansir dari YouTube Kompas TV.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Bandung yang berada di cekungan membuat wilayah itu sangat rentan terhadap genangan besar ketika curah hujan tinggi.

Baca Juga: Reformasi Besar-Besaran Bea Cukai dan Pajak, Sistem IT dan AI Jadi Prioritas Pengawasan

Permasalahan semakin berat karena hulu sungai telah banyak berubah menjadi kawasan pertanian intensif, sementara aliran sungai mengalami sedimentasi dan penyempitan akibat maraknya bangunan liar.

Dedi menilai banjir di Bandung tidak akan selesai hanya dengan bantuan logistik saat bencana terjadi. Perubahan perilaku birokrasi dan penegakan tata ruang dianggap jauh lebih penting untuk memastikan lingkungan kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Ia menekankan bahwa ruang hijau dan daerah rawa yang selama ini tergerus pembangunan harus dipulihkan agar daya tampung air kembali maksimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mendorong kolaborasi lintas daerah untuk melakukan penataan ruang, pemulihan kawasan resapan, serta pencegahan pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.

Baca Juga: Gubernur Aceh Sebut Banjir Bandang Seperti “Tsunami Kedua”, Dampak Kerusakan Dinilai Aneh dan Luar Biasa

Upaya tersebut dipandang sebagai langkah mendesak untuk menghindari ancaman banjir yang diproyeksikan semakin parah dalam dua hingga tiga tahun ke depan.