Bisnisbandung.com - Pemerintah akhirnya merealisasikan rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton dengan dalih menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Sebanyak 5.000 ton beras impor asal Vietnam telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat kemarin (16/12).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras impor itu dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Sehingga, total biaya importasi ini diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun.
Baca Juga: Tol Cisumdawu Resmi Dibuka dan Di Gratiskan, Semoga Kemacetan Bisa Teratasi Jelang NATARU
Menanggapi hal ini Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih sangat menyesalkan keputusan pemerintah ini.
"Bulog sebagai badan yang berperan mengurusi cadangan pangan nasional lemah dalam perencanaan dan tidak menjalankan peran dan fungsinya," tegasnya
Henry menegaskan, mengenai alasan Bulog impor beras, karena ketersediaan beras dalam negeri yang tidak ada, ini karena Bulog tidak membeli gabahnya di bulan-bulan panen besar atau panen raya (Maret - Juni).
"Yang mereka bilang tidak ada ketersediaaan itu kan di bulan Oktober - Desember ini yang sedang panen kecil. Jadi memang sedikit gabahnya dan harganya cenderung di atas harga yang sanggup dibeli Bulog"
Baca Juga: PT GeoDipa Energi Berikan Pelatihan Kerja bagi Sekitar Wilayah Kerja PLTP Patuha 2
"Di bulan-bulan sekarang ini seharusnya Bulog bukan membeli gabah tapi mengeluarkan cadangan gabah atau berasnya. Sesuai namanya, Badan Urusan Logistik, yang berkaitan dengan cadangan, beli gabah ya di saat panen melimpah, jangan saat panen kecil justru mau membeli gabah," paparnya.
"Jadi Presiden harus berikan peringatan dan mungkin tindakan tegas terhadap pimpinan Bulog yang lalai untuk jalankan tugasnya mengisi gudang-gudang cadangan pangan," lanjutnya.
Henry menjelaskan, ketika panen besar tahun ini, panen petani melimpah, hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini juga diperkuat dengan data di SPI sendiri yang menunjukkan ketika panen raya kemaren harga gabah jatuh.
Baca Juga: Ombudsman, Di Jawa Barat, Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sangat Rendah
"Mirisnya Bulog kurang berperan beli gabah pada saat itu," keluhnya.
Artikel Terkait
16-18 Desember 2022 Pengurus Pusat IA-ITB Menggelar Rakernas dan KLB di Pangkalpinang, Bangka Belitung
Sesar Cugenang, Penyebab Gempa Cianjur Hingga BMKG Dorong Pemkab Relokasi 9 Desa
Setiap Akhir Tahun Harga Sembako Naik, Pemerintah Harus Cari Solusi
Buruh Kecewa, Upah Minimum Belum Mencakup Kebutuhan non Pangan dan Kalori
Era Digitalisasi, BPR Kerta Raharja Luncurkan BDS Pay Permudah Transaksi Masyarakat