Tokoh Politik Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Kritisi Maraknya Mafia dan Penanganan Kasus Jiwasraya di Era Jokow

 

 

Bisnis Bandung - Tokoh Politik Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengungkapkan, sebagai warga negara kira harus kritis apalagi sebagai muslim yang berpegang pada Amar Ma"ruf Nahi Mungkar, dan ini dimungkinkan, itulah loyal kritis. 

 

Artikulasi dari loyal kritis yang mau kita sampaikan bukan karena "like or dislike", bukan karena benci atau tidak suka, tetapi semata-mata untuk kehidupan kebangsaan kita sendiri, ungkap Tokoh Politik Muhammdiyah, Din Syamsuddin. 

 

"Dan selalu, tolak ukur dan batu uji loyal Kritis, kritik dan kritisme itu, apakah pemerintah dan penyelanggara negara itu mengacu kepada Pancasila dan UUD 45 atau tidak", imbuh Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin. 

 

 

Diimbuhkan Din Syamsuddin, dan ternyata pada penelitian kami sistem politik kita yang ada sekarang dan hasilnya, output, outcome-nya tidak dikaitkan dengan Sila ke -4, jauh panggang dari api".

 

Sistem perekonomian kita, termasuk praktek-praktek ekonomi jika dikaitkan dengan Sila ke-5 Pancasila, jauh panggang dari api. 

 

Tokoh Muhammadiyah itu menegaskan, maka masalah besar dari bangsa ini adalah, penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila.

 

Pancasila hanya retorika,  tetapi pengaruhnya tidak Pancasilais

 

Menurut Din Syamsuddin, pemerintah Jokowi terutama periode kedua ini menurut hematnya, bermula dan memulai dari catatan, dari sesuatu yang patut kita catat, dari proses Pilpres itu sendiri, sampai kepada staffing, staffing kabinet sampai kepada bagaimana hubungan oligarki dengan klepotokrasi. 

 

 

Kleptokrasi, soal ketaksanggupan termasuk dalam menghadapi klepotokrasi dan oligarki. 

 

"Waktu saya memimpin PP Muhammadiyah Ke Istana diundang oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowoli meminta tolong ke PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia" 

 

"Disebutkannya, itu mulai dari satu ya, sampai akhirnya menyebut sejumlah mafia lainnya, yakni mafia beras, mafia gula, mafia daging sampai ke mafia pendidikan, itu jumlahnya belasan, lalu kami PP Muhammadiyah menyatakan siap"

 

"Tetapi apa yang terjadi, mafia merajalela, kegiatannya masih ada dan kuat, ini akan merusak tatanan good governance" tegas Tokoh Muhammdiyah, Din Syamsuddin. 

 

Dan sebagian lagi ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dan posisi dikehidupan negara ini, mereka terang-terangan diawal,  didepan untuk mengusung sebuah proses

 

Din Syamsudin mengaku pernah berkata kepada Presiden Jokowi, Bapak Jokowi itu orang baik, tapi saya liat Bapak itu tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk disekitarnya, 

 

"Beliau (read : Presiden Jokowi)  diam saja gitu, yang penting bagj saya (read: Din Syamsuddin) sesama muslim sudah menyampaikan'

 

Jiwasraya itu Mega Skandal

 

Menurut Tokoh Politik Muhammdiyah, Din Syamsuddin skandal Jiwasraya itu adalah mega skandal, korupsi uang rakyat dan ini adalah "state coruption", korupsi yang dikendalikan oleh negara, ini sangat berbahaya sekali. 

 

Itu dicoba-coba untuk ditutup-tutupi dan sampai sekarang, mungkin karena ada celah covid 19. Sehingga, tidak ada yang mempersoalkan Jiwasraya, kalau saya (read: Din Syamsudin) dan kawan - kawan akan kejar sampai keujung dunia, karena ini kejahatan. 

 

Dikatakan Din Syamsuddin, Jiwasraya sesungguhnya adalah kejahatan besar terhadap rakyat, itu "extraordinary crime against the people," apalagi jika ada tali temali dengan politik, maka perlu diungkap.

 

Sayangnya DPR hanya membentuk Panja, padalah seharusnya membentuk Pansus. 

 

 

Luruskan Kiblat, Pancasila dan UUD 45 Kiblatnya. 

 

Menurut Tokoh Politik Muhammdiyah itu, kita seharusnya sudah saatnya meluruskan kiblat bangsa. Kiblat bangsa Indonesia sudah miring, kiblatnya bukan lagi Pancasila dan UUD 45.

 

Jalan keluarnya luruskan kiblat, ini juga tergantung kepada keputusan politik di DPR.

 

Yang menjadi pertanyaan, apakah partai-partai politik sudah puas dengan keadaan atau mungkin menikmati dengan sistem politik yang ada, atau tidak kuasa untuk melakukan perubahan sehingga kondisi seperti saat ini. 

 

Diungkapkan Din Syamsuddin, partai politik seharusnya punya kesadaran, bahwa mereka itu alat untuk mendorong demokrasi kearah kesejahteraan. 

 

Statement Tokoh Politik Muhammadiyah, Din Syamsudin tersebut, ditegaskannya dichannel youtube Refly Harun Official, dengan judul video "Penyelewengan Terhadap Pancasila, Din Syamsuddin : "Bangsa Ini Sudah Miring Kiblatnya !!", tayang 22/05/2022. ***