Rocky Gerung: "Kemacetan Komunikasi Berbahaya, Macetnya Diistana, Dibuka Paksa Dijalan"

Bisnis Bandung - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Rocky Gerung menegaskan, ketidakjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) dan arah lembaga - lembaga hukum saat ini, bisa mengakibatkan Jokowi tidak "landing" denga mulus, "hard Landing" bahkan mungkin terjadi "benturan"

Menurut Rocky Gerung, kondisi seperti itu mestinya kita bayangkan akan terjadi. Karena kalau kita evaluasi perhari ini, tidak terjadi kebijakan etis dari Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Konstitusk (MK) tidak tahu bahwa rakyat marah hari ini.

"Presidential Threshold 0 persen itu kan kemasukakalan demokrasi. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) bertahan pada argumennya, ini adalah hal yang sebetulnya aneh", tegas Rocky Gerung.

Baca Juga: Analisis Refly Harun, Presiden Jokowi Takut Kalah Pamor dengan Anies Baswedan

Menurut Rocky Gerung, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) bertahan dengan argumennya, sebenarnya kita sudah tahu dari awal, ini hanya karena dipesan oleh kekuasan, supaya ide Presidential Threshold 0 persen itu jangan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

"Apalagi orang - orang akhir akhir ini tahu, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pasti makan semeja dengan Jokowi, dimana saat ini bakal menjadi iparnya itu"

Dikatakan Rocky Gerung, sinyal - sinyal itu membuat kita merasa yakin tidak akan terealisasi sistem Presidential Threshold 0 persen, tidak ada harapan kalau kita masih berpegang pada legal formal yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Refly Harun: Prabowo Temui Megawati, Bahas Duet Prabowo-Puan Maharani hingga Nasib Luhut Binsar Pandjaitan

Perubahan Politik Ekstrakonstitusional

Rocky Gerung menegaskan perubahan ekstra konstitusional harus kita bayangkan akan terjadi.

Menjawab kekhawatian akan terjadi pertumpahan darah, kekacauan dan memakan korban, menurut Rocky Gerung, tidak akan terjadi kalau kita sebagai bangsa benar - benar sepakat kita ingin mengakhiri kekuasaan yang arogan ini.

Menurut Rocky Gerung, masyarakat Indonesia cukup mengerti arah perubahan politik. Tetapi kalau arahnya tidak dijelaskan oleh kekuasaan, maka rakyat akan marah, dan jika dibiarkan maka semakin lama semakin dendam

"Saat ini kita berharap ada kematangan etis dari kekuasaan, meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengerti kondisi saat ini. Demikian juga aparat kepolisian, karena disana - sini makin terlihat bahwa ada kerapuhan didalam hal penegakkan hukum".

Baca Juga: Sultan Andara Sumbang Rumah Angklung 300 Juta Rupiah, Nagita Slavina: Milan itu Salah Satu Kota Favorit Gue!