Tidak Ada Makan Siang yang Gratis, Pejabat Memanfaatkan Dana dan Program untuk Dongkrak Elektabilitas

Bisnis Bandung - Pakar Politik dan Tata Negara, Refly Harun menyatakan, bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat kalau pemimpinnnya berfikir tentang popularitas dan elektabilitas, contoh kasus Walikota Medan, Bobby Nasution.

Statement Refly Harun tersebut mengkritisi kebijakan/program yang digulirkan oleh Bobby Nasution, Walikota Medan yang notabene menantunya Presiden Jokowi, terkait pembagian kaos bergambar dirinya dan Wakilnya, diprogram sosialisasi mudik bareng, yang diselanggarakan oleh Pemerintah Kota Medan.

Menurut Refly Harun, pada tahun 2024, akan ada pemilihan Kepala Daerah dan Pemilhan Presiden. Dan dipastikan Bobby Nasution akan bertarung lagi.

Baca Juga: Said Didu: Henri Subiakto Menuduh Anies Baswedan Dekat dengan Kelompok Penunggang Agama

Bobby Nasution akan maju lagi, entah sebagai Walikota Medan atau sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Bahkan menurut Refly Harun, dari keluarga besar Presiden Jokowi, selain Bobby Nasution, Gibran Rakabuming pun akan bertarung lagi, dan bahkan jangan - jangan Kaesang Pangarep juga akan bertarung sebagai Walikota Solo, papar Refly Harun.

Menurut Refly Harun, dalam politik, "tidak ada makan siang gratis"  atau dalam diksi Inggrisnya dikenal dengam istilah "No Free lunch" !!

Jadi kalau dibilang kaos yang dibagikan hanya sekedar kaos saja, maka yang jadi pertanyaan, kenapa mesti bergambar dirinya (read : Bobby Nasution) dan Wakilnya.

Baca Juga: Refly Harun: Pernyataan Budi Santosa Purwokartiko Dinilai Rasis Terkait Penutup Kepala ala Manusia Gurun

Ditegaskan Refly Hasan, sumber uangnya kan bukan berasal dari uang pribadi, tetapi berasal dari uang rakyat, yakni dari APBD, karena itu tidak berhak "menunggangi" uang itu, apalagi untuk kepentingan pribadi.

Hal yang sama berlaku juga buat kepala daeran lainya, kalau kita memakai standar etic yang tinggi, tegasnya.

Larangan tersebut juga berlaku untuk kandidat yang lain, yang saat ini tengah menjabat/incumbent, dan berencana maju kembali, diajang pemilihan Gubernur atau pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Baca Juga: Hari Pertama Lebaran Arus Lalin di Wisata Lembang Padat dan Berikut Penyebabnya

Sebut saja nama Anies Baswedan, Bobby Nasution, Gibran Rakabuming, Ridwan Kamil.

Mereka tidak boleh, bahkan dilarang keras menggunakan fenomena/program seperti itu, untuk kepentingan atau mengkampanyekan dirinya.

Tetapi masalahnya, semua melakukan hal yang sama, memanfaatkan program publik, bantuan - bantuan publik untuk kepentingan pribadinya, tegas Refly Harun

Menurut Refly Harun, kita tidak usah membohongi diri sendiri, semua begitu, hanya ada yang keterlaluan ada yang tidak.

Maka kita sebagai warga negara, harus turut berperan sebagai control sosial, untuk mencegah penyelewengan anggaran atau bantuan dan program publik yang diselewengkan, untuk kepentingan pribadi atau kampanye incumbent.

Baca Juga: Modal Gunting, Ini Kelebihan Dan Kekurangan Jokowi Dibandingkan dengan Soeharto

Kita harus berperam aktif sebagai kontrol sosial demi melahirkan pemimpin yang amanah, sidiq dan fathonah.

Ingat, dan mesti dicamkan ya, "No Free Lunch", dalam politik selalu ada maksud, pungkasnya***