Baca Juga: SPI: Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Momen Perombakan Kebijakan Persawitan di Indonesia
"Food estate misalnya yang digadang sebagai bagian dari penyediaan cadangan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19 justru tidak seperti yang diharapkan pemerintah"
"Laporan praktek food estate seperti di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara justru mengalami kegagalan," keluhnya.
Pasar Bebas Pemicu Krisis Pangan
Krisis panhan terjadi bukan karena semata-mata karena ketersediaan pangan, tetapi karena oleh praktek spekulasi pangan melalui penerapan pasar bebas – yang diusung oleh Organisasi Perjanjian Dunia (WTO- World Trade Organization) dan berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas baik yang regional maupun biletral).
Baca Juga: SPI : Pemerintah Belum Berhasil Menangani Persoalan Pangan
Pasar bebas terbukti membuat harga-harga jual produk petani tidak meberikan pendapatan yang layak, dan selanjutnya pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan – yang tidak diproduksi oleh petani dan kebutuhan rumah tangga lainnya, terlebih dengan adanya inflasi.
Di samping itu, produk pangan dan pertanian yang didominasi dan dikontrol oleh korporasi telah dan terus memicu spekulasi pasar yang akhirnya memicu naiknya harga-harga pangan, terkhusus di negara-negara yang masih tergantung pada pangan impor.
Krisis harga kedelai dan krisis harga minyak goreng di Indonesia adalah sebagai contoh dari dampak pasar bebas yang melarang adanya hambatan perdagangan dan sekaligus praktek spekulasi pasar.
Solusi Palsu Atasi Krisis Pangan
Henry mengingatkan, krisis pangan global di tahun 2008 membuktikan konsep ketahanan pangan terbukti gagal menjawab persoalan pangan.
Baca Juga: SPI : Pemerintah Belum Berhasil Menangani Persoalan Pangan
Kondisi yang terjadi bukan karena keterbatasan alam, tapi sistem pangan yang ada membuat ketergantungan pangan di dunia. Konsep ketahanan pangan yang lebih mementingkan ketersediaan pangan tanpa memperhatikan dimana, bagaimana dan kapan pangan tersebut produksi telah menyebabkan terjadinya ketergantungan tersebut dan akhirnya memunculkan kelompok korporasi yang menguasai produksi dan pasar pangan.
Dan krisis pangan yang terjadi lagi di tahun-tahun ini lebih menunjukkan kegagalan konsep tersebut. Bahkan jumlah penduduk yang lapar pada tahun 1996, 2005 dan 2021 tidak jauh berbeda.
Namun demikian solusi baru yang diusung oleh Sekretariat Jendral PBB – yakni transformasi sistem pangan melalui Konferensi PBB tentang sistem pangan global ( United Nation of Global Food System Summit) pada bulan September 2021 tidak jauh berbeda dengan konsep ketahanan pangan, yakni tetap mengandalkan korporasi pangan.