Bisnis Bandung - Dibukanya kembali kran eskpor minyak goreng dan CPO, oleh pemerintah Indonesia, terhitung tanggal 23/05/2022, yang diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi, (19/05/2022), ditanggapi Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengungkapkan, statement alasanya dibukanya kembali kran eskpor minyak goreng dan CPO ini, mesti kita konfirmasi dilapangan, pasalnya dibeberapa tempat harganya masih tinggi.
Menurut Rocky Gerung, statement dibukanya kembali kran ekspor minyak goreng dan CPO ini, karena pihak istana, dalam hal ini Presiden Jokowi mau menyogok supaya petani dan buruh kelapa sawit untuk tidak demo.
Baca Juga: UAS Dideportasi, Distempel Negatief, Kata Rocky Gerung Ini Undangan Perang Diplomatik
'Bahwa ini dikatakan dihitung secara ekonomis, bukan ini dihitung secara politis, dan tentunya Presiden Jokowi tentunya sudah mendapat data/informasi terkait rencana aksi petani dan buruh kelapa sawit besar-besaran dalam waktu dekat ini", tegas Rocky Gerung.
"Pak Presiden Jokowi datang tiba-tiba menjelang demo petani dan buruh kelapa sawit, ini semacam tukar tambah politik", imbuhnya.
Menurut Rocky Gerung, ini permainan politik Presiden, supaya rakyat merasa bahwa Presiden Jokowi "incharge".
"Padahal statement pembukaan resmi kran ekspor minyak goreng dan CPO bisa dikatakan oleh sekelas Menteri Perdagangan atau Menko Perekonomian"
"Sedangkan ini Presiden harus turun tangan, karena ini soal headline, jadi ada anggapan Presiden peduli kepada petani dan buruh kelapa sawit yang mencapai kurang lebih 3 jutaan"
Baca Juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, PDIP Jabar Desak Presiden Jokowi Copot Mendag Muhammad Lutfi
Padahal sebagaimana diketahui, larangan dibukanya kran ekspor minyak goreng dan CPO yang diberlakukan sejak 28 April 2022 silam, sebetulnya sudah mengakibatkan terjadi kerugian pada petani kelapa sawit, dan ini kan sebenarnya sudah terbaca polanya.
Kita lihat kedepannya, apakah kebijakan/aturan baru ini, yakni dibukanya kembali kran ekspor minyak sawit dan CPO ini akan diikuti oleh mekanisme pasar atau tidak.
Rocky Gerung menegaskan, orang mencatat bahwa Presiden Jokowi tidak serius sebetulnya menangani soal harga ini, dari segi kebijakan ekonomi makro.
"Yang dia kalkulasi adalah upaya untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin yang mampu untuk melawan ekspor, lalu membuka kembali, itu kalkulasi ekonominya tidak masuk"