Baca Juga: Jeffrey Polnaja (JJ), Solo Riding Dengan Motor Keliling Dunia, Ikuti Angin Dan Dengarkan Cerita Alam
Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," ujarnya. Apkasindo juga meminta pemerintah segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik dan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian kelangkaan MGS tidak bersifat musiman atau terus terulang.
Pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan No. 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.
Padahal, petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 %$ dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha) sedangkan yang 93 %, yakni petani swadaya terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun. Apkasindo, Selasa (17/5/22) menggelar aksi demontrasi terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Istana Negara, Jakarta.***