Masyarakat berharap melalui petisi ini, pemerintah akan lebih serius dalam menangani isu-isu keamanan siber dan memilih pejabat yang kompeten.
Kritik tidak hanya tertuju pada Budi Arie, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kebijakan bagi-bagi jabatan strategis kepada individu yang dianggap tidak kompeten dinilai sebagai salah satu penyebab utama masalah ini.
Banyak yang menganggap bahwa keputusan seperti ini merusak integritas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Kecepatan Internet di Indonesia akan Dibatasi oleh Kominfo, Menandakan Hal Baik atau buruk?
Meski desakan untuk mundur semakin kuat, Budi Arie menolak memberikan komentar langsung terkait petisi tersebut.
Ia menegaskan bahwa hak untuk bersuara adalah hak konstitusional masyarakat Indonesia yang harus dihormati.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia menjadi subjek kritik, ia tetap mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Kontroversi ini masih terus berlanjut dan belum jelas bagaimana pemerintah akan merespons desakan masyarakat.
Namun, jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin berani untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan mereka.
Desakan ini bisa menjadi momen penting bagi reformasi dalam proses penunjukan pejabat publik di Indonesia.***